F-PG Siap Kawal Renegosiasi LNG Pemerintah dengan Asing

Anggota Fraksi Partai Golongan Karya di Komisi VII DPR berkomitmen mengawal rencana renegosiasi pemerintah terhadap kontrak-kontrak Liquid Natural Gas (LNG). F-PG juga ingin pemerintah merenegosiasi kontrak gas ke Singapura untuk menambah pasokan dalam negeri.
 
"Renegosiasi itu kan bussiness to bussiness dan harus ada understanding antara kontrak itu. Dan bagaimana kita bisa melobi pemerintah Singapura itu yang terpenting. Kan sebenarnya kita hanya pinjam saja dan itu tidak lama untuk memenuhi kebutuhan FSRU yang di Jawa itu saja kok. Paling sampai tahun 2012 saja," kata anggota DPR Dito Ganinduto kepada Jurnalparlmen.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/9).
 
Pernyataan Dito tersebut menanggapi langkah Kementerian ESDM yang telah membentuk Tim Evaluasi dan Renegosiasi Kontrak-kontrak LNG. Dimana hal tersebut sebagai bentuk realisasi dari rencana penekanan tingkat ekspor LNG. Selain itu, LNG juga akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama energi mix untuk PT PLN (Persero) dan industri pupuk.
 
"Kita akan kawal itu dan kita harap pemerintah bisa maksimal dan extra effort dalam melakukan lobi ke Singapura. Kenapa kita ingin yang dari Singapura, sebab hanya Singapura yang infrastrukturnya sudah siap untuk lakukan itu. Kan saluran dari Grisik ke Singapura dan pipanya juga sudah ada yang ke Jawa," ujarnya.
 
Dijelaskan Dito, jika renegosiasi kontrak penjualan gas dari Singapura yang disupplai Lapangan Grisik, Blok Koridor Sumatera Selatan yang sebesar 400-500 mmscfd per hari itu berhasil maka banyak keuntungan positif yang bisa diambil pemerintah dan masyarakat. Semisal, kemungkinan kenaikan tarif dasar listrik bisa diminimalisasi. Namun jika renegosiasi tersebut gagal, maka mau tidak mau besaran subsidi ke PLN akan diperbesar akibat pasokan gas yang minim.
 
"Gas itu yang pakai kan PLN-nya Singapura dan kita minta pengertiannya saja kok dan itu paling hanya 100 mmscfd saja kok. Tapi kalau gagal ya artinya kita harus meningkatkan subsidi, oleh karena itu kita ingin pemerintah maksimal dalam hal ini dan kita akan kawal terus," tukasnya.