Anggota KPU nonaktif, Andi Nurpati, seolah menanggung semua beban kesalahannya. Padahal, pelanggaran kode etik yang dilakukannya hingga membuatnya diberhentikan, sepantasnya ditanggung juga oleh partai yang mengajaknya bergabung yakni Partai Demokrat
Namun, bagi anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, Andi Nurpati memang pantas menanggung semua beban itu karena statusnya sebagai anggota dari institusi penyelenggara Pemilu yang wajib independen.
"Kalau dia orang terhormat, pasti ajakan masuk partai itu dia tolak," kata Ganjar tegas pada Kamis, (1/7).
Diakui Ganjar, sebagai pejabat publik pasti orang akan mengalami banyak godaan integritas.
"Dalam konteks Andi Nurpati ini kita tak salahkan Demokrat. hanya saja ketika sidang revisi UU Penyelenggara Pemilu, Demokrat sangat tegas menyatakan anggota KPU harus independen," ungkapnya.
Beber Ganjar lagi, sikap tegas Fraksi Demokrat di Komisi II itu melahirkan perdebatan alot dalam sidang revisi hingga ditunda sampai setelah masa reses.
"Ini tertunda sampai habis reses. Saya tidak tahu apakah sikap Demokrat berubah atau tidak setelah masa reses nanti," kata Ganjar.
"Sampai sekarang saya masih merasa bermimpi ini benar atau tidak? Yang dimaui Demokrat sebenarnya apa? Ini inkonsistesi sikap," ucap Ganjar sambil terkekeh-kekeh.