Utang parkir para diplomat Indonesia di New York yang mencapai 745 ribu dolar AS atau setara dengan Rp 6,5 miliar bukan masalah yang serius.

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Najib, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 29/9).

Justru Muhammad Najib aneh dengan adanya pemberitaan tersebut. Sebab, dimanapun, para diplomat memiliki privilege atau keistimewaan dari negara setempat.

Najib tidak mempermasalahkan bila akhirnya utang tersebut harus dibayar pemerintah Indonesia. Namun, Najib juga mengingatkan bahwa dalam hubungan diplomatik ada asas resiprokal atau kesetaraan.

"Boleh saja, mereka mencabut privilege para dipolmat kita. Namun kitra juga harus mencabut kesitimewaan para diplomat asing di Indonesia," tegas Najib.

Najib mencontohkan kantor-kantor kedutaan besar asing di Indonesia yang mendapat perlakukan istimewa. Sebut saja misalnya halaman Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Australia yang menyita jalan raya.

"Bahkan depan Kedutaan Besar Inggris dibeton secara permanen," kesal Najib.

"Saat parkir, mereka pun bebas menggunakan trotoar. Jadi kita, sekali lagi, mari sama-sama cabut hak privilege itu," demikian Najib.