Dewan Perwakilan Rakyat menilai pembatalan sepihak penjualan 300 ribu ton beras oleh Thailand ke Indonesia menunjukkan posisi tawar Indonesia lemah. Pembatalan itu harus menjadi pelajaran bagi pemerintah, khususnya Perum Bulog untuk lebih maksimal menyerap gabah dari petani lokal.

Demikian diungkapkan anggota Komisi IV DPR Rofi' Munawar. ”Pembatalan harus menjadi pelajaran berharga bagi Bulog, bahwa kebijakan perberasan tidak dapat bergantung pada skema impor. Kejadian ini tidak boleh terulang kembali karena dapat mengancam ketahanan pangan nasional,” tegasnya di Jakarta, Kamis (29/9).

Dia juga menegaskan, pemerintah Indonesia tidak boleh bergantung dan mengikuti kemauan harga pemerintah Thailand untuk menaikan harga penawaran beras mereka. Anggaran yang dimiliki Bulog untuk mengimpor dapat dialokasikan sebesar-besarnya guna menyerap beras petani lokal.

"Inpres No 8 Tahun 2011 secara jelas mengamanatkan kepada Bulog untuk dapat menyerap beras petani semaksimal mungkin dengan tingkat fleksibillitas harga yang memperhatikan harga pasar sesuai data Badan Pusat Statistik," tukasnya. (OL-8)