Ketua DPR Marzuki Alie memutuskan untuk menunda rumah aspirasi agar tidak menimbulkan keributan di publik, yang menuding DPR menghamburkan-hamburkan uang. Namun, Marzuki memastikan program tersebut akan berjalan.

"Saya tunda dulu, daripada ribut. Kita nggak mau ribut-ribut, niat kita baik. Karena ada kompornya, dan ini merusak keinginan kita untuk memperbaiki lembaga DPR. Saya pastikan akan berjalan, tapi saya akan ngomong dulu ke mana-mana, untungnya gimana, kenapa rumah aspirasi ini perlu atau tidak perlu. Ini untuk perjuangan daerah, (jadi) clear," tegasny, saat ditemui di gedung DPR, Kamis (6/10).

Pembangunan rumah aspirasi tersebut saat ini tengah disosialisasikan Marzuki. Ketika program tersebut diterima masyarakat, DPR akan memasukkannya dalam anggaran DPR.

Karena, program rumah aspirasi tersebut sudah masuk dalam program BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR.


Sebelumnya, Marzuki Alie memang mengusulkan adanya rumah aspirasi yang didirikan di tiap-tiap daerah pemilihan (dapil). Program aspirasi tersebut bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada di daerah-daerah.

"Persoalan-persoalan yang muncul sekarang, ke mana masyarakat mau menyampaikan aspirasinya dan para bupati walikota untuk menyampaikan program-programnya. Itu kan pintunya hanya satu, pemerintah. Padahal kan DPR wakil rakyat," ujar Marzuki.

Marzuki mengatakan perjuangan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya akan dijadikan satu dalam satu rumah, yaitu rumah aspirasi tersebut.

Rumah ini menyatukan aspirasi tersebut, tanpa menggunakan embel-embel partai atau mengatasnamakan anggota dewan.

"Yang paling penting, kalau dia berada dalam satu rumah. Kalau satu rumah itu, lintas fraksi semuanya masuk di sana dan digodok di sana. Konsep perjuangannya untuk dibawa ke Jakarta, jadi satu," tambahnya.

Selanjutnya, Ketua DPR tersebut mengatakan gagasan rumah aspirasi ada dalam rencana strategis DPR, dan seharusnya menurut rencana tahun 2011 ini rumah aspirasi tersebut sudah dapat dibangun di setiap daerah pemilihan.

Dalam pembangunan di setiap dapil dan ditangani DPR, menurut Marzuki, anggota dewan daerah asal paling mengetahui persis wilayahnya karena mereka berasal dari dapil tersebut.

Program aspirasi juga sejalan dengan program-program pemerintah seperti sekolahan yang rusak, atau pembangunan ruamah penduduk yang belum memadai.

"Seharusnya tahun 2011 ini sudah harus dibuat rumah aspirasinya, tapi karena hiruk pikuk tidak jelas program, sistem, ya kita tunda. Target pemerintah kan rumah-rumah, sekolah, dan ini bisa dijalankan dengan rumah aspirasi. Jadi klop, sinergis antara pemerintah dan DPR," tuturnya. (*/OL-10)