Sebelum amandemen UUD 1945 dilanjutkan, seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus membuat sebuah kesamaan visi atau konsensus nasional. Misal, apakah sistem presidensial yang dianut para pendiri bangsa masih layak atau tidak. Atau apakah dalam Pancasila itu ada unsur liberalisme atau justru Pancasila mencerminkan gagasan utuh dari sosialisme.

"Konsensus nasional ini bertujuan agar arah bangsa ke depan makin jelas. Ini memang tidak mudah tapi semua orang harus mengatasnamakan demi bangsa dan negara. Kalau demi bangsa dan negara harus mau," kata Ketua DPP Partai Demokrat Gondo Raditiyo Gambiro di gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis malam (6/10).

Wakil Ketua Komisi VIII ini melihat pada era reformasi yang dimulai 1998 tidak memiliki konsensus nasional. Alhasil Indonesia menganut sistemliberalisme yang kebablasan. Padahal mestinya sebuah bangsa harus menikmati sistem yang dianut negaranya.

Terkait dengan penguatan sistim presidensial, Gambiro menegaskan bahwa sistem presidensial perlu diperkuat dan kepentingan bangsa yang lebih baik ke depan. Namun Gambiro juga mengatakan penguatan sistem presidensil itu bukan untuk memperkuat posisi, memperpanjang serta kepentingan Presiden SBY.

Gambiro juga mengatakan bahwa hak prerogeratif presiden seperti pengangkatan Panglima TNI, Kapolri dan duta besar perlu dikembalikan. Pengangkatan Panglima TNI, Kapolri, dan duta besar sudah tidak perlu lagi dilakukan melalui fit and profer test oleh DPR.

"K arena sebenarnya itu adalah hak prerogeratif presiden selain mengangkat menteri," kata Gambiri.

Selain itu, masih kata Gambiro, UU Pemilu sangat penting untuk segera disahkan untuk menghindari berbagai persoalan terkait pemilu yang akhirnya menimbulkan high cost dan sistem ke partaian yang amburadul.

"Jadi jumlah partai tak perlu banyak karena bisa memperkuat sistem presidensial. Perlu penyadaran dari tokoh-tokoh yang selalu ingin mendirikan partai. Kenapa tak gabung ke partai lain, toh juga untuk menyalurkan aspirasi," kata Gambiro, yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat.

Ditambahkan Gambiro, reformasi birokrasi menjadi salah satu penopang terlaksananya sistim presidensial tersebut.

"Reformasi birokrasi mesti jalan. Sistem presidensial akan semakin berwibawa jika didukung UU yang baik dan melaksanakan reformasi birokrasi," demikian Gambiro.