Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendorong Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin mengevaluasi lembaga Ombudsman.

Pasalnya, sejak dibentuk, lembaga yang mengawal program Pemkot Makassar dinilai tidak efektif. Anggota DPRD Makassar Mujiburrahman mengatakan, evaluasi terhadap lembaga Ombudsman harus dilakukan Wali Kota. Pasalnya, lembaga itu untuk operasionalnya menggunakan dana APBD.Tahun ini Ombudsman mendapat anggaran sekitar Rp1,5 miliar. “Posisi Ombudsman itu kan sebagai lembaga yang menerima aduan masyarakat terkait pelayanan pemerintah.Kenyataannya, masyarakat banyak yang tidak tahu Ombudsman itu,” ujarnya kepada SINDO di DPRD Makassar,kemarin.

Politikus PDK itu menyatakan, DPRD hanya bisa mendesak Wali Kota mengevaluasi lembaga Ombudsman karena ini merupakan badan yang dibentuk Wali Kota.Evaluasi utama, bagaimana lembaga ini menjalankan tugas pokok dan fungsinya. “Aduan lebih banyak masuk ke DPRD,” ujarnya. Anggota DPRD Makassar lain, Hamzah Hamid, menilai lembaga Ombudsman itu hanya lembaga pencitraan semata yang dibentuk Pemkot. Menurutnya, lembaga ini setiap tahun menerima dana dari APBD, tetapi tidak ada aktivitasnya yang menonjol. Pandangan diberikan Erna Amin.

Politikus PDK yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi D DPRD Makassar itu menyebutkan, posisi Ombudsman ini memerlukan lebih banyak sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. “Dengan anggaran yang diterima, Ombudsman seharusnya bisa berfungsi maksimal. Untuk mendorong lembaga ini berjalan maksimal, masyarakat juga perlu tahu dan di sini pentingnya dilakukan sosialisasi,” pungkas Erna Amin. yakin achmad