Sejumlah anggota DPR, termasuk anggota Komisi XI Abdilla Fauzi Achmad, mengkritik langkah pemerintah yang dinilai terlalu cepat mencabut status waspada terkait krisis di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Padahal, krisis global ini berpotensi meluas ke sejumlah negara Eropa lainnya.
 
"Setelah Yunani, Irlandia, Italia, Spanyol, dan Portugal, krisis ini bisa menjalar ke  Inggris dan Perancis. Selain menganggu pertumbuhan ekonomi dunia, krisis ini juga memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, jika tidak diwaspadai, akan sangat berbahaya buat kita," kata Fauzi Achmad kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (11/10).
 
Memang, status waspada krisis sudah dicabut, namun itu tidak berarti pemerintah menjadi abai terhadap ancaman eksternal. Sebab, ancaman eksternal ini terus menghantui ekonomi Indonesia.
 
"Sejumlah negara Eropa dan AS sedang mengalami persoalan neraca keuangan,  mulai dari rumah tangga, korporat, dan pemerintah. Ini artinya mereka membutuhkan likuiditas dari seluruh dunia, termasuk dari dana-dana mereka yang ada di Indonesia," ujarnya.
 
Politisi Partai Hanura ini mengakui, dampak krisis global terhadap perekonomian nasional memang belum terlalu terasa. Tetapi, bisa saja berkembang ke arah yang tidak menyenangkan, bahkan bisa merebak cukup parah. Karena itu, protokol krisis menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai antisipasi menghadapi krisis di AS dan Eropa.
 
Peran Bank Indonesia, Kementerian  Keuangan dan tim di bawah Menko Perekonomian menjadi sangat penting. Sinergi mereka untuk mencegah dampak krisis yang lebih luas masuk ke Tanah Air sangat diperlukan seperti ketika kita menghadapi krisis 2008.

"Setidaknya ada langkah-langkah konkret terkait mitigasi bencana krisis global. Protokol krisis ini meliputi pertahanan di sektor fiskal, moneter, industri, dan perdagangan. Mestinya disiapkan langkah mitigasi krisis global," tegasnya.
 
Untuk itu, lanjut Fauzi, stabilitas rupiah, inflasi yang terkendali, likuiditas perbankan, dan besaran cadangan devisa harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, jika ada satu bagian yang bermasalah, dampaknya menyebar ke yang lain.
 
"Kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi harus dilakukan. Dengan begini, ekonomi Indonesia tetap berjalan sesuai di treknya," kata anggota DPR Dapil Sumatera Selatan II ini.end