Anggota Komite IV DPR RI John Pieris mempertanyakan keberadaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) yang dianggap tidak cukup efektif karena diputuskan bukan karena kebutuhan masyarakat. Musrenbang, katanya, hanya digunakan untuk 'main-main'.

"Berdasarkan survei yang saya lakukan, Musrenbang di tingkat desa ini omong kosong dan main-main," katanya dalam  dialog interaktif di DPD RI dengan tema 'Mengawal Anggaran Kesejahteraan untuk Daerah', Jumat (14/10).

Menurut anggota DPD perwakilan Provinsi Maluku ini, Musrenbang hanya menjadi proyeknya orang-orang partai yang dimainkan kepala dinas. Sehingga, banyak perencanaan yang tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Apalagi keputusan Musrenbang ini bukan dari bawah ke atas (boton up), tetapi dari atas ke bawah.

"Tugas Bappenas ini penting. Sayangnya, saya sering menemukan Kepala Bappedanya ini sarjana politik, sekretarisnya sarjana hukum. Padahal, maju tidaknya sebuah daerah bergantung dari perencanaannya. Kalau diintervensi dari partai politik, bagaimana daerah bisa maju," katanya.

Pieris juga menyebutkan bahwa selama ini yang sering menyebabkan terjadinya sumber petaka adalah adanya dana penyesuaiaan. Karena, dengan adanya dana penyesuaiaan semakin memunculkan mafia anggaran.

"Pencairannya dilakukan tergantung dari lobi politik dan upaya agen-agen yang ada di sana. Sehingga sebenarnya perencanaan anggaran ini menjadi penting. Jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, kenapa tidak kita tingkatkan DAK dan DAU saja, bukan dengan dana penyesuaiaan. Sehingga itu bisa diatur dengan jelas dan sulit disalahgunakan," ujarnya.

Begitu juga dengan mekanisme pentransferannya. Pieris mengusulkan, untuk tranfer ke daerah sebaiknya pemerintah melakukannya langsung dari pusat ke daerah. Tidak perlu melakukannya melaluli kementerian terlebih dahulu, sehingga memperkecil potensi penyalahgunaan atau pemotongan anggaran di kementerian.