Sejak dibuka pada pekan lalu, posko pengaduan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Operasi Pemutusan Arus Listrik (P2TL) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menerima 70 pengaduan dari masyarakat pelanggan yang merasa dirugikan.

“Kami yakin akan banyak lagi pengaduan yang masuk mengingat masalah P2TL dan OPAL ini sudah menggurita. Hingga hari ini sudah kami terima 70 pengaduan,” ungkap Ketua Fraksi PDIP Budiman Nadapdap di Gedung Dewan, kemarin. Budiman menyebutkan, pengaduan ini segera ditindaklanjuti, baik secara fraksi maupun di Panitia Khusus (Pansus) Kelistrikan yang akan segera dibentuk. 

“Tadi saja ada tiga pelanggan yang melapor soal listrik 12 jam padam dan mengganggu usaha mereka. Jadi selain OPAL dan P2TL, kami juga menampung keluhan soal pemadaman listrik karena semua persoalan ini pada akhirnya akan kami tindak lanjuti lebih serius lagi di panitia khusus (pansus),” tuturnya. 

Menurut dia, pengaduan masyarakat ini mengindikasikan banyaknya ketidakberesan dalam pelaksanaan OPAL dan P2TL. Selain itu, pada rapat Komisi D DPRD Sumut dengan PLN pekan lalu, GM PLN Wilayah dengan Manager P2TL juga terlihat saling berupaya menghindar saat penentuan nama pansus, apakah hanya P2TL dan OPAL atau Kelistrikan. 

Budiman menegaskan, pihaknya sebenarnya sangat mendukung keberadaan P2TL dan OPAL. Jika ditemukan masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran, PLN dipersilakan menindak. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika prosedur tidak dijalankan. “Inilah yang kami permasalahkan. Banyak masyarakat yang ditindak, tetapi tanpa dasar atau prosedur yang jelas,” tambahnya. 

Dalam rapat dengan Komisi D beberapa waktu lalu, GM PLN Krisna mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti saran membuka saluran pengaduan untuk mengakomodir segala keluhan masyarakat pelanggan terhadap pelaksanaan tugas P2TL. Namun, menurut dia, petugas di lapangan memang menjalankan aturan.