Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi diusulkan mendapat subsidi untuk pelaksanaan public service oblogation (PSO), yakni PT Kimia Farma, Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Biofarma, Tbk. Pemberian subsidi ini direncanakan untuk produk obat generik.

"Pemberian subsidi BUMN Farmasi perlu peninjauan terutama struktur cost dalam produksi obat. Pemerintah perlu melakukan bench marking industri sejenis baik pada perusahaan swasta maupun di negara lain," kata anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 24/10).

Kata Refrizal, evaluasi biaya dalam pengelolaan BUMN farmasi bertujuan untuk memastikan struktur biaya dalam mencapai efisiensi perusahaan. Namun Refrizal mengingatkan bila cost tinggi namun capital expenditure rendah akan menjadi indikasi tidak bagus yang menyebabkan inefisien dalam perusahaan.

Refrizal juga menambahkan bahwa biaya produksi obat tinggi terjadi juga karena mark up harga bahan baku yang sebagian besar masih impor.

"Row material industri farmasi Indonesia masih 85 persen masih impor. Jika vendor dan supplier yang selalu tetap sangat mungkin adanya mark up. Harga bahan baku harusnya bisa lebih rendah daripada itu," demikian Refrizal.