DPR Prihatin Atas Sikap AS terhadap UNESCO

Anggota Komisi I DPR Sidarto Danusubroto merasa prihatin atas keputusan Amerika Serikat yang menyetop dana bantuan kepada Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). "Ini merupakan keprihatinan kalau sekarang Palestina masuk ke badan dunia itu, lalu dana dari sana (Amerika Serikat-red) dihentikan," kata Sidarto di Jakarta, kemarin.

Sikap AS adalah jawaban atas keputusan UNESCO yang memberikan keanggotaan penuh untuk Palestina. Menurut dia, keputusan penghentian dana adalah langkah AS untuk menyeret UNESCO ke dalam wilayah politik.

"Ada pernyataan tentang keanggotaan Palestina di UNESCO itu menjauhkan solusi damai, lalu hubungannya apa antara keputusan UNESCO dengan solusi damai itu?" tanya anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Ia mengatakan Indonesia harus mendukung keputusan keanggotaan Palestina itu. "Kita harus berbahagia bahwa ini satu langkah pengakuan universal pada bangsa Palestina yang selama ini memang terzalimi," kata Sudarto yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama AntarParlemen DPR.

Sidarto berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu mengamati persoalan ini dengan cerdas. "Karena UNESCO ini mempunyai program mencerdaskan bangsa dan kemanusiaan. Kalau Palestina diterima sebagai anggota UNESCO, saya kira juga karena Palestina memang membutuhkan bantuan UNESCO," katanya.

Sebelumnya, AS mengatakan pada Senin (31/10) telah menghentikan pembiayaan kepada UNESCO, menyusul keputusan badan itu untuk memberikan keanggotaan penuh pada Palestina.

Juru bicara Deplu AS Victoria Nuland mengatakan keputusan oleh negara-negara anggota UNESCO untuk mengakui Palestina sebagai anggota, telah "disesalkan, terlalu dini dan merusak tujuan bersama kita (mencapai) perdamaian yang konprehensif, adil dan kekal di Timur Tengah".

UNESCO adalah badan PBB pertama dimana Palestina bergabung sebagai anggota penuh sejak Presiden Mahmud Abbas meminta keanggotaan penuh di PBB pada 23 September lalu. AS dan sekutunya Israel menentang gerakan diplomatik Palestina di sistem PBB, melukiskan hal itu sebagai upaya untuk melangkahi proses damai yang telah berusia dua dasawarsa.

Washington mengatakan, hanya dimulainya kembali pembicaraan damai yang berakhir dengan perjanjian dengan Israel yang dapat menghasilkan tujuan negara Palestina.