PKS: Menteri Amir Syamsuddin Abuse of Power

Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Amir Syamsuddin terkait moratorium remisi bagi koruptor merusak sistem hukum di Indonesia dan memupus kepastian hukum dalam law enforcement.

Demikian disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al Habsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 3/11).

"Saya belum melihat ada i'tikad untuk pemberian efek jera seperti yang disampaikan, namun hanya sebatas pencitraan belaka. Sebab bila memang benar-benar ingin melakukan moratorium remisi maka harus dilakukan revisi UU pemasyarakatan," kata Aboebakar.

Aboe juga mengingatkan, instruksi lisan Menteri Amir berdampak pada batalnya beberapa narapidana yang harusnya sudah keluar dari tahanan. Selain melanggar hak asasi manusia, ini juga merupakan preseden tidak baik dalam proses hukum di Indonesia. Sebab legal standing remisi masih jelas diatur dalam pasal 34 UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan, itu merupakan hak narapidana.

"Jadi bila ada instruksi yang bertentangan dengan UU tersebut bisa dikatakan ada abuse of power yang dilakukan Menteri Amir. Karena remisi merupakan hak, maka harus diberikan, bila ini memang ingin dilakukan, mari lakukan dengan konstitusional, jangan acak-acak tata hukum kita," demikian Aboe.