Anggota DPD dari Provinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Komber menilai inkonsistensi keputusan dari partai politik terutama terkait dukungan terhadap calon kepala daerah menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik di Papua saat ini.

“Sesungguhnya yang menyebabkan pilkada rusuh di Papua itu karena banyaknya Surat Keputusan (SK) dari DPP partai politik yang berubah-ubah terhadap calon kepala daerah,” kata Mervin Sadipun Komber kepada Jurnal Nasional, Kamis (3/11).

Mervin juga menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang mengatakan bahwa ada empat masalah yang memicu gangguan keamanan di Papua saat ini. Yaitu gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kasus PT Freeport Indonesia, disparitas ekonomi dan persoalan pilkada.

Khusus untuk konflik pilkada, Mervin mengatakan konflik tersebut akibat inkonsistensi keputusan partai politik terhadap calon kepala daerah. Sedangkan mengenai adanya masalah disparitas ekonomi, penyebabnya adalah pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua yang tidak sesuai dengan semangat UU Otsus Papua.