PKS Desak Kemen PAN Izinkan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Migas dan Pertambangan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus mendorong pendirian kantor pelayanan pajak Migas dan Pertambangan. Instansi yang khusus ini harus dilakukan agar tidak terjadi lagi masalah selisih perhitungan kewajiban PPh Migas dan kurang bayar pajak Migas seperti beberapa waktu
lalu.

“Kemarin kan sempat terjadi selisih perhitungan kewajiban PPh Migas sebesar Rp.1,25 Trilyun, dan kekurangan bayar PPh Migas mencapai Rp.2,6 Trilyun,” ungkap anggota Komisi VII DPR RI asal Fraksi PKS Sohibul Iman dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu (6/11).

Sohibul yang juga Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga mendesak agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan lembaga terkait untuk mempercepat proses pendirian Kantor Pelayanan Pajak Migas dan Pertambangan ini, agar segera dapat dioperasikan.

“Supaya penerimaan pajak Migas dan Pertambangan bisa lebih optimal,” pungkasnya.

Untuk diketahui, rencana pendirian kantor pelayanan pajak Migas dan Pertambangan masih terkendala karena belum keluarnya izin dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Instansi yang akan melakukan pengawasan pembayaran pajak perusahaan Migas dan Pertambangan ini pun belum bisa beroperasi.