Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bolaang Mongondow (Bolmong) yang membahas pergantian antar waktu (PAW) Jemmy Tjia sekaligus pergantiannya sebagai wakil pimpinan lembaga legislatif daerah tersebut berlangsung alot.

Anggota Banmus berbeda pendapat terkait apakah keputusan PAW dan pergantian Jemmy sebagai wakil pimpinan DPRD harus menunggu keputusan pengadilan atau mutlak urusan partai dimana dia berasal. Bahkan, pada rapat tersebut sempat diputar juga rekaman pertemuan konsultasi anggota Banmus dengan pihak Kementerian Dalam Negeri.

Namun pemutaran rekaman tersebut tidak menjawab persoalan. Bahkan, anggota Banmus dari Fraksi PAN, Muhammad Syahrudin Mokoagow mengatakan penjelasan dari pihak Kementerian tersebut multi tafsir. "Apalagi pihak Kementerian selalu mengatakan hanya saran dan usul," kata dia.

Anggota Banmus dari PDIP, Herman Kembuan, mengatakan berpendapat sesuai dengan peraturan urusan PAW dan pergantian alat kelengkapan di DPRD adalah kewenangan partai. Dia mengusulkan untuk diadakan voting apakah pergantian pimpinan dewan tersebut diparipurnakan atau tidak.

Sementara itu Jemmy bersikukuh permasalahan tersebut harus menunggu hasil keputusan pengadilan. Hal tersebut sepaham dengan Ketua DPRD Bolmong Abdul Kadir Mangkat dan Wakil Ketua DPRD Bolmong Ponnie Pandeirot. Namun hal tersebut tak meredakan suasan rapat yang memanas. Kadir yang saat itu memimpin rapat Banmus akhirnya melakukan skorsing.

Proses PAW dan pergantian Jemmy sebagai wakil pimpinan DPRD Bolmong berawal dari pemecatan anggota partai pria berkepala plontos ini dari PDIP. Namun Jemmy tidak terima dengan keputusan partai tersebut, hingga dia pun membawa hal tersebut dalam ranah hukum.

Di sisi lain DPRD Bolmong telah menerima surat PAW dan pemecatan yang dilayangkan oleh Plt DPC PDIP Bolong Wahid Makalalag. Akhirnya, Banmus pun berangkat ke Jakarta untuk konsultasi masalah tersebut.