Pemerintah pusat dan daerah diminta memverifikasi tapal batas antar-provinsi, termasuk di Kalimantan Selatan.

"Saya kira ini hal penting, pemerintah harus segera memverifikasi ulang tapal batas wilayah yang dimiliki, jangan sampai kecolongan lagi", papar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Al Habsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 10/11).

Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan mengingatkan kembali soal sengketa Pulau Lari-Larian antara Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Sengketa itu berlarut-larut dan sempat memicu konflik.

Kini, kekhawatiran Aboe juga cukup beralasan karena di Kalsel ada lima titik rawan mengenai sengketa perbatasan dengan provinsi sekitar. Karena itu sewajarnyalah bila pemerintah provinsi segera menyelesaikannya.

"Bila memang diperlukan untuk membantu komunikasi antara provinsi dengan pusat, sebagai wakil Kalsel saya siap dan akan saya upayakan yang terbaik untuk masyarakat Banua," demikian Aboe.