ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) mendesak delegasi KTT ASEAN untuk menyelesaikan konflik kelompok etnik dan pelanggaran HAM di Myanmar pada KTT ASEAN ke-19 di Bali yang akan berlangsung pekan ini.

AIMPC mengungkapkan keprihatinan atas terus berlangsungnya pelanggaran HAM di kawasan mega proyek pemasangan pipa gas Yadana dan Shwe, yang didukung oleh negara lain. Proyek ini mengakibatkan kerusakan lingkungan parah dan pelanggaran HAM serius berupa perampasan tanah, pengusiran, penyiksaan, perkosaan dan kekerasan sistematik.

"Sekitar 50.000 orang telah diusir demi proyek pemasangan pipa gas Shwe Gas, menurut Shwe Gas Movement. Survei terbaru Thailand Burma Border Consortium (TBBC) menemukan bahwa makin banyak orang di kawasan tenggara Birma terusir sepanjang tahun sejak pertama kali data dikumpulkan pada tahun 2002," ujar anggota Komisi I DPR RI yang juga AIPMC Lily Wahid dalam konferensi pers di Press Room DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (14 /11).

Selain itu, AIPMC juga mendesak ASEAN agar tegas kepada pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan permusuhan di Myanmar, demi perlindungan HAM ini. Di kawasan etnik Karen, Kachin dan Shan States kekerasan itu sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana disebut oleh Pelapor Khusus PBB untuk Birma, Tomas Ojea Quintana.