Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mahmoud Farzandeh di ruang sidang komisi I DPR RI, Kompeks Parlemen Senayan, Senin (15/11). Berbagai masalah dibahas, termasuk ancaman Israel yang akan melakukan serangan terhadap Iran dengan dalih pengembangan senjata nuklir.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, pertemuan antara anggota komisi I dan Duta Besar Iran ini dimaksudkan untuk mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi dan perkembangan pengawasan nuklir yang sudah dilakukan oleh badan dunia International Atomic Energy Agency (IAEA).

"Pengambangan nuklir untuk kepentingan damai sudah dilakukan Iran sejak era Shah Iran. Hanya saja waktu itu negara–negara Barat, Eropa dan Amerika Serikat bahkan membantu pengembangan teknologi itu. Dukungan Amerika dan Eropa itu berubah sejak revolusi Iran, ketika Iran tidak lagi menjadi sekutu politik Amerika Serikat dan Barat," tutur Mahfudz kepada Jurnalparlemen.com seusai pertemuan di ruang sidang komisi I DPR RI, (15/11)

Berdasarkan perhitungannya, Mahfudz menilai ancaman Israel itu hanya gertakan saja, karena sudah terbukti, dalam skenario perang Irak–Iran yang pernah berlangsung selama 8 tahun, Iran tetap eksis, perkembangan teknologi senjata dan nuklir berkembang pesat.

"Betul kata mantan kepala dinas rahasia Mossad bahwa serangan Israel kepada Iran akan menciptakan kondisi kerusakan yang luar biasa, yang bisa menciptakan gejolak di kawasan dan di dunia. Gertakan Israel itu karena tidak happy dengan Iran sebagai salah satu poros kekuatan di kawasan itu," tambah politisi PKS ini.

Lebih lanjut Mahfudz berharap agar Indonesia sebagai negara yang menyepakati The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons memainkan peran dalam perlu mengklarifikasi komitmen untuk tidak mengembangkan nuklir suntuk persenjataan, dan meminta negara-negara yang belum meratifikasi kesepakatan itu untuk segera meratifikasi termasuk Amerika dan Israel sekaligus mendesak kedua negara itu tidak menyerang Iran.

Indonesia juga perlu berperan setelah laporan 3 negara, Brasil, Turki dan Iran terkait hasil kesepakatan dimentahkan oleh badan atom dunia.end