Berbeda dengan Fraksi Partai Golkar yang menyatakan mendukung usul pembentukan Kementerian Pangan, politisi Partai Demokrat di DPR justru menolak.

"Kan sudah ada Badan Ketahanan Pangan? Kalau soal kebijakan dan regulasi bisa dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Jadi tidak perlu lagi membentuk Kementerian Pangan," kata anggota Komisi IV dari F-PD Djoko Udjianto kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (16/11).
 
Menurut Djoko, yang harus dilakukan saat ini adalah membangun infrastruktur pertanian yang masih belum maksimal. Ditambah alih fungsi lahan yang terus terjadi, sehingga irigasi teknis banyak yang tidak berjalan. Di sisi lain, pencetakan sawah baru tidak memungkinkan. Selain mahal, juga terkendala tempat.

Namun, dalam lima tahun mendatang pemerintahan SBY sudah memiliki komitmen akan terus menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan. "Ketahanan pangan itu kan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Kalau pun terjadi impor beras, itu kan untuk stok atau cadangan. Sekarang ini kita sudah swasembada beras," kata Djoko.

Dia juga optimistis pada 2014, atau ketika SBY sudah turun dari jabatannya sebagai presiden, surplus beras 10 juta seperti yang selama ini dijanjikan akan teralisasikan. "Itu bisa, mudah saja kok. Apalagi pemerintah sudah menggelontorkan dana Rp 40 triliun," jelas anggota DPR Dapil Jawa Tengah III itu.

Bahkan, pemerintah pun sudah banyak membuat berbagai program bantuan dan subsidi bagi petani dari mulai bantuan benih dan pupuk, bantuan pestisida, dan berbagai program lainnya. Djoko hanya meminta yang harus diperkuat adalah pengawasan agar berbagai bantuan itu sampai kepada petani dan tidak sampai dipotong.end