Puti Guntur Soekarno Sesali Kesalahan Buku Ajar Pancasila

Anggota Komisi X DPR, Puti Guntur Soekarno menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kesalahan buku ajar Pancasila yang terlanjur beredar di sekolah di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

Buku paket ajar Pendidikan Karakter Bangsa yang berjudul "Pancasila Dasar Negaraku, Bhineka Tunggal Ika Semangatku" yang ditulis Valentina Rian Prastiwi dari Kementerian Pendidikan Nasional memuat kesalahan fatal. Buku acuan terbitan Nobel Edumedia tahun 2010 ini, di halaman 9,10, 24 dan 35, yang dalam buku tersebut tertulis sila keempat Pancasila adalah ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam Permusyawaratan Perwakilan” padahal secara eksplisit teks yang benar adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

"Pancasila sebagai ideologi negara adalah state fundamental norm atau norma dasar kerangka acuan kehidupan bernegara baik untuk rakyat maupun untuk penyelenggara negaranya. Ideologi negara atau dasar negara Pancasila adalah sebuah fondasi dasar didirikannya Negara Republik Indonesia,"ujar Puti dalam pers rilis yang diterima Tribunnews di Jakarta, Kamis(17/11/2011).

Menurut Puti, pengajaran Pendidikan Pancasila yang salah tentunya sangat membahayakan bagi masa depan bangsa dan negara khususnya bagi generasi penerus. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam penyampaiannya tidak boleh diubah-ubah karena sama saja mengubah dasar negara.

Untuk lanjut Puti dirinya mendesak pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk lebih serius dan selektif dalam meloloskan buku ajar terutama yang berkaitan dengan hal fundamental bagi eksistensi negara seperti pelajaran dasar negara Pancasila.

Kemudian, meminta Kemendikbud RI memberikan sanksi kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) yang telah lalai dalam menjalankan fungsinya untuk mengukur standar kelayakan buku ajar dan memberi sanksi kepada penerbit yang bersangkutan.

"Kemendikbud agar segera menarik buku paket ajar Pendidikan Karakter Bangsa yang berjudul "Pancasila Dasar Negaraku, Bhineka Tunggal Ika Semangatku" yang memuat kesalahan tersebut dari peredaran,"jelasnya.

Terakhir Puti menambahkan mengajak seluruh pihak agar mendukung dilakukannya revisi Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas agar mata pelajaran Pendidikan Pancasila diajarkan dalam kurikulum secara tersendiri tidak tergabung dalam Pelajaran Kewarganegaraan.