Pemda NTT Harus Rekrut Penyuluh Perikanan

Pemda tingkat provinsi maupun kabupaten, mulai 2012 harus mengambil kebijakan merekrut tenaga penyuluh perikanan untuk mendampingi kelompok usaha perikanan dan kelautan.

Wakil Ketua DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho mengatakan itu kepada wartawan di Kupang, Kamis (17/11).

Menurutnya, kebijakan perekrutan itu sangat penting mengingat potensi perikanan dan kelautan di NTT sangat menjanjikan. Karena ada moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (PNS), perekrutan itu bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten.

Sehingga mereka dapat melakukan pendampingan secara maksimal terhadap nelayan atau kelompok nelayan yang mengerjakan usaha perikanan dan kelautan. Memang sudah ada tenaga di bidang perikanan dan kelautan, namun jumlahnya sangat terbatas dan itupun bertugas di kantor sebagai staf.

“Sangat disayangkan, bidang kelautan dan perikanan agak diabaikan dalam program pemerintah,” tandas Ebu Tho.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini berargumen, dengan anomali iklim yang terjadi hampir setiap tahun di NTT seperti sekarang,usaha pertanian tidak sangat diharapkan.

Sementara, usaha yang dinilai lebih aman dan memberi nilai ekonomi yang agak pasti kepada masyarakat adalah di bidang kelautan dan perikanan. Ke depan, pemerintah harus berpkir untuk memberi perhatian lebih pada usaha kelautan dan perikanan.

Ebu Tho sampaikan, memberi perhatian lebih pada bidang kelautan dan perikanan tersebut dalam rangka menyambut bantuan dana dari pemerintah pusat.

Alokasi dana dari pusat untuk bidang ini dinilai agak kecil karena tidak ada program khusus yang lebih spesifik. Jika sudah ada perhatian, dana yang diberikan tentunya bisa sinkron dengan kebutuhan daerah dalam menjawabi program yang telah ditetapkan.

Selain program, kata wakil rakyat asal Partai Gerindra ini, sumberdaya manusia (SDM) masyarakat nelayan pun harus dipersiapkan secara matang. Masyarakat harus bisa dilatih hingga proses pengolahan dan pengepakan. Sehingga dapat memberi nilai tambah yang cukup berarti bagi masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat yang didambakan semua pihak dapat terwujud.

Sementara itu, anggota Komisi Penyuluh Perikanan Nasional (KPPN) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Soen’an Hadi Poernomo katakan, NTT memiliki potensi perikanan dan kelautan yang besar untuk dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat.

Namun potensi tersebut harus mendapatkan sejumlah dukungan untuk bisa dijadikan sebagai potensi andalan dalam pengembangan industri perikanan dan kelautan di wilayah kepulauan tersebut.

Potensi itu masih membutuhkan dukungan dari sejumlah aspek, terutama tenaga penyuluh yang profesional.

Menurutnya, penyuluh perikanan dan kelautan di daerah sangat penting guna membuka akses pengetahuan dan ketrampilan bagi petani dan nelayan agar bisa mengembangkan produktivitas hasilnya.

Dengan demikian, industri perikanan dan kelautan yang sudah ada dan akan dibangun di setiap daerah, termasuk di NTT, bisa berjalan efektif dan efisien karena dari aspek pasokan bahan baku perikanan sangat tersedia karena produktivitas hasil yang ada.

Jika hal itu terwujud, tambah Hadi Poernomo, visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015 untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan sebagai misnya, bisa diwujudkan.

Memang faktor pendukung lainnya, seperti kelembagaan, regulasi, kebijakan pemerintah serta anggaran juga menjadi faktor penting yang juga membutuhkan perhatian dan dukungan yang kuat.