Kalangan DPR mendesak pemerintah untuk untuk mewaspadai berdirinya pangkalan militer AS di Darwin, Australia yang hanya berjarak 500 mil dari Indonesia. Pangkalan tersebut pun, diyakini akan mengganggu stabilitas yang sudah terbangun di kawasan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).
Demikian disampaikan secara terpisah Ketua DPR Marzuki Alie, Anggota Komisi I DPR Syahfan Badri Sampurno dan Anggota Komisi I DPR, Lili Wahid secara terpisah, kemarin.
Marzuki Alie menilai bahwa alasan keberadaan pangkalan militer AS untuk mengantisipasi bencana alam yang mungkin terjadi di negara-negara kawasan ASEAN juga kurang tepat.
Bagi bangsa Indonesia, berbagai bencana alam yang selama ini terjadi ternyata sudah bisa diatasi sendiri, kecuali untuk bencana-bencana alam yang skalanya luar biasa. Tapi untuk bencana dengan skala luar biasa besar itu juga belum tentu terjadi 10 tahun sekali.
Anggota Komisi I DPR RI Syahfan Badri Sampurno juga menilai bahwa keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin, Australia, dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan. Pangkalan militer tersebut, ujarnya, diduga terkait dengan kepentingan Amerika Serikat atas basis sumberdaya mereka di Freeport yang digoyang dengan tuntutan masyarakat atas rasa keadilan yang selama ini tidak dirasakan, terutama bagi masyarakat Papua.
Syahfan juga mengungkapkan rasa herannya atas pembangunan pangkalan militer di sebuah kawasan yang selama ini cukup stabil.
"Jelas sekali ada kepentingan Amerika Serikat. Indonesia serta negara-negara ASEAN harus menolak pangkalan militer di Darwin ini," tegasnya.
Indonesia, ujarnya, patut merasa terancam dengan kehadiran pangkalan militer di Darwin. "Hampir di setiap negara dimana AS mendirikan pangkalan, di sana akan ada ancaman stabilitas keamanan dan yang menderita nantinya adalah rakyat juga," tutur Syahfan.
Kuasai Papua
Hal senada juga disampaikan oleh Lili Wahid yang juga mencium adanya maksud tertentu dari AS. "Pasti ada maksud tertentu. Alasannya kan untuk mengamankan asset mereka (AS) di Papua. Tapi sesungguhnya mereka ingin memisahkan papua dari Indonesia," kata Lili.
Menurut Lili, militer AS yang akan ditugaskan di Darwin memang tidak akan menyerang wilayah Indonesia tapi sudah bisa dipastikan mereka akan menduduki Papua, dengan alasan mengamankan asset.
"Jadi, kalau kekerasan terus terjadi bahkan makin meningkat di Papua, semakin besar alasan militer AS untuk menduduki Papua. Mereka akan masuk ke Papua tanpa bisa dicegah. Setelah itu mereka akan membuat memarandum sebagaimana yang pernah terjadi di Timor Timur," kata Lili lagi.
Untuk itu, kata Lili, pemerintah harus segera melakukan dialog dengan masyarakat Papua dan kesejahteraan masyarakat papua harus segera terlaksana.
"Ini bahaya banget. Siapa bilang nggak bahaya. Kalau mereka sudah masuk, mereka akan melakukan apa saja dan kita tidak akan berdaya," kata Lili Wahid.
Karena itu, Lili meminta pemerintah untuk segera menekan aparat kepolisian dan TNI yang ada di Papua agar tidak melakukan kekerasan lagi disana. Presiden juga harus memberikan imbauan jangan sampai eskalasi kekerasan terus meningkat.
"Kalau sampai terjadi, keberadaan militer AS di Papua bisa mengancam eksistensi serta kedaulatan NKRI," kata Lili Wahid.
Rencana AS akan membangun Pangkalan militer di Darwin ini sudah disampaikan langsung oleh Presiden AS Barack Obama setelah bertemu Perdana Menteri Australia Julia Gillard dua pekan lalu.