Rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) menerapkan pola operasi Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, dengan pola loopline atau pola jalur melingkar disambut baik oleh Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia, Rabu (23/11) di Jakarta mengatakan, jika pola tersebut terbukti efektif mengatasi persoalan transportasi publik di Jabodetabek, DPR akan mendorong agar sistem tersebut juga diterapkan di kawasan metropolitan lain seperti Bandung Raya, Yogyakarta-Solo, Surabaya dan sekitarnya.

Menurut Yudi arus perpindahan penumpang dan barang di sejumlah kawasan metropolitan ke depan, tidak mungkin mengandalkan angkutan pribadi atau non massal karena menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

"Pola tersebut bisa menyambungkan kawasan padat penduduk dengan pusat perdagangan ataupun pusat pemerintahan dan perkantoran maupun sebaliknya. Sehingga penggunaan angkutan pribadi atau angkutan non massal bisa diminimalisir,” ujar Yudi.

Yudi mencontohkan kawasan Bandung Raya yang terdiri dari Kota Bandung-Kabupaten Bandung-Cimahi-Kabupaten Bandung Barat, dengan total penduduk mencapai 7,6 juta jiwa membutuhkan angkutan massal seperti KRL listrik atau Commuter Line (CL).

Jika CL diterapkan di kawasan Bandung Raya, Yudi yakin bisa mengangkut sekitar satu juta penumpang setiap harinya. Apalagi jika dikaitkan dengan kawasan Bandung sebagai kawasan wisata belanja, keberadaan CL tentu sangat efektif mengurangi kemacetan yang saat ini sudah sangat parah, terutama di hari libur.

Selain untuk menyederhanakan pola operasional dan mengurangi overlap rute kereta api, kawasan blank spot layanan transportasi massal harusnya bisa disiasati dengan pola tersebut.

Dampak selanjutnya adalah terjadi peningkatan kapasitas angkut transportasi massal dengan syarat layanan pelanggan diterapkan dengan baik, termasuk waktu tunggu yang tidak terlalu lama.

"Salah satu faktor enggannya penumpang beralih ke kereta api ataupun busway adalah kepastian keberangkatan dan lamanya waktu tunggu yang terlalu lama," tambah Yudi.

Selain itu, rambu-rambu informasi maupun penjelasan dari petugas jaga di stasiun kereta juga harus lebih baik dan mampu membimbing penumpang.

Yudi mencontohkan buruknya layanan informasi baik rambu maupun pengumuman dari petugas di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Menurut Yudi, untuk stasiun sebesar Manggarai, apalagi ke depan akan dijadikan sub station, layanannya sangat buruk.

Sedangkan untuk tarif, Yudi berharap pihak operator maupun pemerintah mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Untuk itu, dia berharap DPR selalu dilibatkan diawal, sebelum muncul rencana perubahan tarif. Hal itu dimaksdukan agar DPR memiliki cukup waktu untuk menjaring aspirasi dari publik, khususnya para pengguna KRL.