Dipicu menurunnya pendapatan daerah dari royalti tambangdi Kalsel, lantaran tidak adilnya pembagian hasil oleh pemerintah pusat.Kemudian, tidak adilnya porsi pembangunan bagi Kalimantan menimbulkanmunculnya wacana otonomi khusus bagi Kalimantan.

Bayangkan, royalti yang diterima Kalsel pada 2012 menurun Rp 17,4 miliardibanding 2011 yang mendapatkan dana sebesar Rp 374 miliar.

Selain itu, sesuai dana perimbangan pusat dan daerah, Kalsel hanyamendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 356,6 milyardari hasil tambang batubara. Padahal, produksi batubara di Kalsel takpernah mengalami penurunan.

"Kok bisa, dengan produksi yang makin bertambah malah royalti Kalselberkurang. Ini sangat aneh," cetus Wakil Ketua DPRD Kalsel Riswandi, kepada wartawan, Selasa (29/11).

Apalagi, keluh legislator asap PKS ini, janji pemerintah pusat kepadaKalimantan tidak terealisasi dengan benar. Seperti belum tuntasnya proyekTrans Kalimantan dan seringnya terjadi pemadaman listrik di Kalsel karenatidak ada perhatian Pemerintah Pusat guna mengatasi masalah listrik diKalsel.

Sehingga, tegas Riswandi, DPRD Kalsel berinisiatif mengumpulkan seluruhwakil rakyat di Kalimantan untuk menyamakan persepsi dalam menuntutkesamaan hak agar Kalimantan mendapat perhatian khusus dan sejajar denganpulau-pulau lain di Indonesia.

Diungkapkan Riswandi, DPRD Kalsel berencana menguatkan koordinasi dankonsolidasi terhadap seluruh wakil rakyat yang ada di Kalimantan padaFebruari 2012 mendatang. "Kita harus bersatu untuk mendesak pusat,"tegasnya.

Menurut Riswandi, perhatian lebih dari pemerintah pusat itu hanya bisadiraih apabila Kalimantan menyandang predikat daerah otonomi khusus.

Karenanya, lanjut Riswandi, guna memperjuangkan otonomi khusus bagi\Kalimantan, maka wakil rakyat asal Kalimantan, termasuk legislatif DPR RIharus bersatu dan saling mendukung, serta mendesak Pemerintah Pusat untukmemberikan predikat daerah otonomi khusus bagi Kalimatan.