Penolakan layanan berobat gratis pasien dari keluarga miskin (gakin) di RSU dr Soetomo terus menuai reaksi. Kemarin, ratusan massa yang mengatasnamakan Masyarakat Surabaya meluruk gedung DPRD. 

Mereka longmarchdari RSU dr Soetomo menuju tempat wakil rakyat ngantor di Jalan Yos Sudarso. Kedatangan mereka cukup menarik perhatian karena dalam perjalanan dari rumah sakit ke gedung dewan sekitar satu kilometer seraya mendorong brankar atau kereta dorong untuk orang sakit. Kepada wakil rakyat, mereka ingin menunjukkan bahwa RSU dr Soetomo tetap menolak melayani pasien miskin. Upaya itu sebagai bentuk kritik tajam atas perseteruan legislatif serta eksekutif yang tarik ulur dalam membayar hutang jaminan kesehatan daerah (Jamkesmas non kuota) Rp52 miliar. 

”Kita tunjukkan ke dewan bahwa pasien ini sudah ke sana (RSU dr Soetomo) dan tetap tidak terlayani,” kata Taufik Monyong, juru bicara massa Masyarakat Surabaya. Di ruang komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat itu, mereka diterima Ketua Komisi D Baktiono serta beberapa anggota. Mereka mengingatkan supaya orang miskin tidak dijadikan bergaining politik. Jangan sampai wali kota serta DPRD dicap sebagai pembunuh karena dihentikannya layanan atas pasien Jamkesda. Penghentian layanan bisa menyebabkan matinya pasien, utamanya mereka yang diharuskan cuci darah. 

Sebagai wong cilik, massa tidak mau tahu latar belakang administratif ataukah politik yang melatarbelakangi masalah. Yang diketahui masyarakat adalah layanan kesehatan gratis bisa jalan lagi. Kepada mereka, Baktiono membeberkan segala upaya komisi, anggota dewan dan bahkan pimpinan dewan untuk menuntaskan masalah. ”Semua sudah usulkan anggaran. Pimpinan fraksi, dewan sudah ke gubernur. Kami sudah berupaya keras cari solusi,dari pasal hingga ayat untuk pencairan anggaran. Tapi wali kota?. Parpol sudah sepakat, tapi wali kota?. Kalau wali kota tak mau keluarkan gimana?,” urainya. Taufik lantas menantang keberanian anggota Komisi D berikut anggota dewan lainnya untuk tidak menerima gaji 3-4 bulan. Gaji mereka diperuntukkan bagi pengobatan pasien miskin. 

Menyikapi tantangan itu, Baktiono menegaskan pihaknya akan membantu memperjuangkan sampai tuntas karena anggaran bagi pasien miskin sudah ada. Bahkan secara matematis berlebihan jumlahnya. ”Kalau wali kota tetap tidak mau bayar hutang (ke RSU dr Soetomo) bisa dilaporkan polisi. Proses politik akan kami lakukan,” janjinya. Usai dari dewan, massa bergeser ke Balai Kota untuk ”melabrak”wali kota. Mereka mengepung Balai Kota dengan membawa pasien yang tak bisa dirawat di rumah sakit tadi.

Mereka mengecam Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang belum bisa membayar utang Jamkesda di RSU dr Soetomo. Harapan warga sebenarnya sudah muncul ketika Pemprov Jatim menjadikan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp37 miliar per bulan yang menjadi hak pemkot sebagai jaminan di provinsi. Tapi langkah itu ditolak wali kota. Risma sendiri menanggapi aksi unjuk rasa dengan emosi. Berkali-kali ia berbicara dengan nada tinggi ketika menjawab keluhan dari pengunjukrasa. 

Berkali-kali sisten dan serta kepala dinas di lingkungan pemkot mencoba meredam ketegangan antara wali kota serta pengunjukrasa. “Saya sudah menyuruh petugas untuk memindahkan pasien dari RSU dr Soetomo,” tegas Risma. Pemindahan pasien itu dijadikan solusi untuk melanjutkan pengobatan warga miskin di rumah sakit. Ada dua rumah sakit yang dijadikan rujukan, yakni RSI Jemursari dan RS Al Irsyad.

“Kami sediakan ambulans juga,jadi jangan khawatir. Ada layanan yang sama seperti di RSU dr Soetomo. Di dua RS itu hanya tak memiliki kemoteraphy saja,” pungkasnya.