Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Eddy Sadeli juga mempertanyakan keabsahan Hendarman Supandji sebagai jaksa agung.

Dia menjelaskan, berdasarkan kebiasaan yang berlaku selama ini, jaksa agung diangkat bersamaan dengan pelantikan kabinet. Hendarman Supandji, masih kata Edi, tidak termasuk dalam surat keputusan presiden dalam pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada Oktober tahun lalu.

"Kalau kita melihat sendiri, pemerintah kurang cekatan. Harusnya (pemerintah) membuat surat keputusan presiden dengan segera. Sehinga tidak menimbulkan multitafsir dan silang sengketa," imbuhnya pada Rabu, (28/7).

Namun, keinginan Edi untuk menanyakan soal legalitas Hendarman ini harus pupus. Pasalnya, Hendarman meminta rapat kerja dengan Komisi III yang sedianya digelar pagi ini meminta untuk ditunda.