Realisasi penyerapan anggaran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sulsel mencurigakan. Pasalnya, hanya dalam waktu satu bulan, terjadi lonjakan penggunaan anggaran hingga 50%.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Bidang Anggaran, Andry Arief Bulu, mengaku SKPD patut dicurigai jika realisasi anggarannya tiba-tiba mencapai 100%. “Kalau realisasinya satu bulan lalu dibawah 50%, baru naik menjadi 100% di Desember, ini harus dicurigai. Dan, pasti SKPD yang bersangkutan akan menjadi catatan kami di DPRD,” tandas Andry, kepada SINDO, kemarin. Mengenai SKPD yang dicurigai menggunakan anggaran tidak sesuai peruntukan, pihaknya belum bisa meyebut secara detail, dengan alasan masih menunggu laporan akhir, setelah batas penggunaan anggaran. 

Batas waktu penggunaan anggaran APBD Perubahan 2011, berakhir, Kamis (15/12) hari ini. “Pasti akan ketahuan siapa SKPD dan unit kerja yang mencurigakan nantinya. Sebab dilaporan ada progres yang kita lihat. Tapi sebagian kami dengar, itu sudah ada 100%,” tambahnya. Selain SKPD, pihaknya mengingatkan kepada seluruh kontraktor, agar target realisasi fisik dapat diselesaikan tepat waktu. Jika proyek ada yang menyeberang hingga tahun anggaran 2012, DPRD mendesak agar rekanan tersebut diblack list. 

“Begitupun kalau ada anggaran belum digunakan, termasuk sisanya, itu secara otomatis dijadikan silpa. Nanti dana ini baru bisa digunakan lagi, pada pembahasan APBD Perubahan 2012 mendatang,” papar Andry. Sekadar diketahui, total APBD Sulsel 2011 mencapai Rp3,3 triliun, dan Rp296 miliar ditambahkan di APBD Perubahan untuk berbagai kebutuhan, baik belanja langsung, maupun tidak langsung. Tambahan anggaran tersebut bersumber dari dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Sulsel tahun 2010. 

Sesuai draf, dari total APBD Perubahan, sebagian besar akan diperuntukkan belanja langsung, yakni sekitar Rp140 miliar. Sedangkan sisanya digunakan untuk belanja secara tidak langsung. Terkait pembahasan anggaran di APBD Pokok 2012, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Adil Patu, mengharapkan kepada SKPD, agar usulan program yang ingin dimasukkan sudah harus dilengkapi dari sekarang, atau sebelum masuk pembahasan di masingmasing komisi, pekan depan. 

“Itu harapan kita. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) itu harus matang betul dari SKPD dan unit kerja, dan sisa kita setujui. Jangan usulannya bertele-tele, dan boros,” pungkasnya.