Anggota Komisi IV DPRD Sulbar Yuki Permana mengatakan, agenda pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2012 terlalu singkat. Sehingga komisinya tidak bisa maksimal dalam menuntaskan seluruh RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulbar.

Disebutkan, ada sejumlah SKPD yang anggarannya terlalu banyak dan perlu pencermatan. Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Narkotika, Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah, Kantor Perpustakaan dan Biro Kesejahteraan Rakyat. Sesuai agenda, pembahasan RKA itu selama tiga hari. Menurut Yuki jadwal itu mustahil. Paling cepat dapat dibahas selama sepekan, itupun dikerjakan siang malam.

”Diknas mengalami penggelembungan anggaran. Pada 2011 sebesar Rp27 miliar, itu termasuk tambahan di APBD perubahan. Dan pada 2012 dialokasikan sebesar Rp43 miliar. Karena itu perlu dibicarakan bersama tiap item kegiatan. Termasuk perbandingan antara belanja fisik dan non fisik,” tuturnya, kemarin. Sektor penting lainnya adalah pada Dinas Kesehatan.Anggaran yang dialokasikan untuk RSU Regional sebesar Rp11 miliar.

Menurut Yuki, jumlahnya masih terlalu kecil.Apalagi jika dibandingkan dengan anggaran RSUD kabupaten. Ketua Komisi II DPRD Mamuju Irwan Pababari menilai, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sangat tidak matang.Buruknya proses ini tercermin dalam ketidakjelasan RKA yang diusulkan SKPD lingkup Pemkab Mamuju.

”Bappeda Mamuju tidak tepat melakukan Musrenbang. Buktinya RKA banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Seperti untuk membangun jalan tani hanya dianggarkan Rp25 juta. Padahal kebutuhannya mencapai sebesar Rp100 juta.Kemudian Dinas PU yang hampir seluruh programnya berasal dari Musrenbang,” tandasnya kemarin.