Anggota Komisi I DPRD Sulbar Ajbar Abdul Kadir menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar tidak serius menangani penegerian Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar).

Berdasarkan fakta yang diperoleh tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang datang ke Sulbar baru-baru ini, harapan menjadikan Unsulbar menjadi sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) hanya jadi harapan yang sulit terealisasi. ”Pemkab Majene dan Pemprov Sulbar dituntut mampu melakukan terobosan,” kata dia di Mamuju, kemarin. Menurutnya, banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah PTN.

Namun, ternyata syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi Pemkab Majene maupun Pemprov Sulbar. Salah satunya pembebasan lahan yang hingga kini belum ada kejelasan. Anggota Komisi IV DPRD Sulbar Yuki Permana mengatakan, Pemprov Sulbar harus segera merealisasikan penegerian Unsulbar paling lama Juni 2012. Menurut dia, tenggat waktu enam bulan dirasa cukup untuk terus melakukan terobosan dalam mengatasi sejumlah kendala yang ada. 

Kepala Dinas Pendidikan Sulbar Jamil Barambangi membantah bahwa lahan untuk Unsulbar yang menjadi kendala atas penegerian Unsulbar. Dia menduga ada masalah internal lain. ”Kalau ada persoalan lain, saya tidak tahu. Nantilah akan tampak semua saat rapat evaluasi tim. Mungkin saja masih ada persoalan, tapi itu dalam lingkup internal yayasan,” ujarnya.