Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel menyarankan pemerintah untuk lebih memprioritaskan realisasi obligasi infrastruktur dan mengoptimalkan BUMN Karya serta PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang telah dibentuk, dibanding membentuk lembaga keuangan non-bank baru untuk infrastruktur.
"Kalau arahnya lembaga non-bank untuk infastruktur itu nantinya penghimpunan dananya juga menerbitkan obligasi maka sebaiknya pemerintah optimalkan yang sudah ada. Selain pemerintah bisa terbitkan langsung obligasi infrastruktur, juga bisa menerbitkan melalui BUMN Karya serta PT SMI yang sudah dibentuk dan sudah beroperasi. Jadi akan lebih cepat dan efektif," ujar Kemal dalam rilisnya, Senin (2/1).
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan bahwa pemerintah ingin membuat lembaga keuangan yang berfungsi memberikan pembiayaan infrastruktur.
"Jangan dilupakan pemerintah telah membentuk PT SMI sebagai operating holding company untuk menjadi katalis percepatan pembangunan infrastruktur. Dan PT SMI telah memiliki anak perusahaan Indonesia Infrastructure Financing Facility (IIFF) yang juga sudah berjalan. Mengapa tidak lembaga-lembaga ini saja yang dioptimalkan. Padahal lembaga ini kapasitasnya juga masih rendah dan dalam kondisi kesulitan likuiditas, kekurangan dana dan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang terbatas. Padahal sejak awal lembaga ini didirikan telah diniatkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Sebaiknya ini saja yang direvitalisasi, tidak perlu lembaga baru," ujar Kemal.
Kemal menilai, obligasi infrastruktur juga lebih feasible dan bisa ditindaklanjuti segera. Namun sayangnya pemerintah juga belum mengoptimalkan peluang ini. Untuk itu, menurutnya, grand desain obligasi infrastruktur ini
Menurutnya perusahaan BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur dapat dijadikan menjadi vehicle pemerintah dalam menerbitkan obligasi infrastruktur. Untuk penjaminan bisa langsung oleh negara atau berkerja sama dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PT PII).
"Penerbitan obligasi infrastruktur baik oleh pemerintah, BUMN Karya, PT SMI dan PT IIFF akan sangat bermanfat untuk menyerap capital inflow dan ekses likuiditas domestik yang tinggi ke investasi jangka panjang. Dengan penerbitan ini diharapkan dapat memacu pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang selama ini mengalami kendala pembiayaan. Tetapi rencana proyek yang akan dikembangkan harus benar-benar matang, agar dana yang dihasilkan nanti benar-benar terserap optimal," jelas anggota DPR dari F-PKS ini.
