Fraksi-fraksi di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengecam sikap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Busrah Abdullah yang menggugat penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012. 

Bahkan, sejumlah anggota DPRD mendukung Busrah Abdullah diadili di Badan Kehormatan (BK). Pasalnya, sikap itu dinilai tidak beralasan dan dapat merusak citra lembaga secara keseluruhan. Apalagi, beredar rumor yang menyebutkan bahwa sikap Busrah yang keberatan terhadap penetapan APBD tersebut disebabkan permintaannya tidak diakomodasi. “Permintaan dia (Busrah Abdullah) itu ada dua di APBD ini. 

Yang saya tahu itu dia ingin kendaraan dinas jenis Mitsubishi Pajero Sport. Yang kedua itu, kalau tidak salah dia inginkan kenaikan dana konstituen. Setahu saya itu,” kata salah satu sumber SINDO di DPRD Makassar. Adanya permintaan pengadaan mobil dinas bagi pimpinan Dewan tersebut dibenarkan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. “Barangkali itulah penyebabnya dia protes. Tetapi kan protesnya bukan ke Pemkot, tapi sesama anggota Dewan,” kata dia melalui pesan singkat kepada SINDO, kemarin.

Terkait adanya wacana pembahasan ulang APBD yang telah ditetapkan pada Selasa (20/ 12) lalu, Ilham menyatakan, hal itu sangat disayangkan. Kalau penetapan APBD dibatalkan dan dibahas ulang, akan banyak yang dirugikan, termasuk penalti bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Wakil Ketua Haidar Majid yang dikonfirmasi terkait permintaan randis, enggan berkomentar. Dia menegaskan, pembahasan APBD, baik di tingkat Badan Anggaran maupun komisi, anggota Fraksi PAN selalu ikut.

“Kami sudah menjalankan mekanisme pembahasan ini secara baik. Bahkan, saat penetapan APBD ini setidaknya empat anggota Fraksi PAN hadir di rapat paripurna. Pelaksanaan rapat paripurna juga kuorum. Jadi, apanya yang tidak sah,” tuturnya. Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar Soewarno Sudirman mengatakan, sikap Busrah menolak dan menggugat penetapan APBD itu sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan. Harusnya sebagai pimpinan DPRD, Busrah harus bertanggung jawab terhadap setiap produk hukum yang dihasilkan. 

“Ini merusak citra DPRD. Saya mendukung Pak Busrah dilaporkan ke Badan Kehormatan karena telah merusak citra lembaga. Saya juga siap tanda tangan kalau ada penggalangan dukungan laporan ke BK,” ujar politikus Partai Demokrat itu. Hal senada diungkapkan anggota Badan Anggaran lainnya, Nuryanto G Liwang. Secara tegas dia menyebutkan, pembahasan anggaran sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pembahasan juga telah melalui proses di komisi-komisi.

“Tidak ada alasan lagi untuk menolak.Pak Busrah itu harus tahu kalau pengambilan keputusan di DPRD itu kolektif kolegial,” paparnya. Anggota Fraksi Partai Golkar Imran Tenri Tata mengecam sikap Busrah yang baru menggugat APBD setelah ditetapkan. Menurutnya, protes terhadap naskah APBD bisa dilakukan sebelum dilakukan penetapan. “Yang penting sekarang ini, pimpinan DPRD harus akur dan diupayakan bisa berkoordinasi dengan baik,” tuturnya. Dikonfirmasi, Plt Ketua DPRD Makassar Busrah Abdullah secara tegas membantah dibalik penolakannya terhadap penetapan APBD itu karena ada permintaannya yang ditolak. 

Dia menegaskan, penolakannya terhadap APBD karena dalam proses pembahasan dia tidak dilibatkan serta sejumlah kewenangannya sebagai pelaksana tugas ketua dilangkahi. “Saat rapat paripurna misalnya, undangan yang harusnya saya tanda tangani justru bukan saya yang bertanda tangan. Saya ada di ruangan, tapi dikatakan sakit. Saat ini saya menunggu surat resmi Kementerian Dalam Negeri karena sudah konsultasi,” pungkasnya saat dihubungi SINDO, kemarin.