DPRD Sulsel mendesak Pemprov meninjau ulang kontrak PT Vale Indonesia Tbk (dulu PT International Nickel Indonesia Tbk/Inco) terkait pengelolaan lahan konsesi di Kabupaten Luwu Timur.

Pasalnya, sejak mengelola lahan 11.800 hektare (ha) pada 1969, pihaknya hingga saat ini baru memfungsikan sekitar 6.000 ha atau masih ada sekitar 5.000 ha lahan yang belum dimaksimalkan. Padahal, bila itu dimanfaatkan dengan baik, produksi nikel bisa naik drastis. “Makanya perlu ada peninjauan ulang kontrak pengelolaan lahan. Kalau perlu ada investor baru yang masuk untuk mengelola sisa lahan yang belum difungsikan itu,” tandas anggota Komisi D DPRD Sulsel Irwan Intje kepada SINDO, kemarin. 

Menurut dia, peninjauan ulang kontrak dan pelibatan investor baru merupakan solusi tepat memaksimalkan lahan kosong tersebut. Hanya, investor baru harus mempunyai komitmen membangun pabrik tersendiri yang bisa meningkatkan produksi, termasuk memperjelas dana sharing kepada pemerintah. “Jangan nanti ada kesepakatan, lahan kosong yang belum dikelola itu diserahkan kepada investor baru, sementara tidak ada jaminan akan membuat pabrik nikel. Ini harus ada komitmen,” kata dia. 

Sesuai rencana, DPRD melalui Komisi D akan menjadwalkan pemanggilan PT Vale dalam waktu dekat. Rencananya, anggota Dewan akan membahas pengelolaan lahan tersebut dan meminta pertanggungjawaban dampak lingkungan pascapenambangan. Sekadar diketahui, hingga saat ini PT Vale masih mengkaji rencana pelibatan investor lain di luar Vale dalam pengelolaan lahan konsesi. Hal itu berdasarkan hasil pembicaraan manajemen terdahulu dengan Pemprov Sulsel.

President and Chief Executive Officer PT Vale Indonesia Nicolaas D Kanter mengungkapkan, sebagai pejabat baru di perusahaan tambang nikel yang merupakan anak usaha Vale Canada Limited, pihaknya akan mengkaji ulang komitmen Tony Wenas saat menjabat sebagai presiden direktur Inco. “Sekarang ini saya baru saja menjabat. Saya akan lihat dan petakan dulu mengenai komitmen apa yang dijanjikan. Akan saya pelajari,” ungkap Nicolaas kepada wartawan, belum lama ini. 

Dari beberapa kali pembicaraan dengan Pemprov Sulsel, PT Vale siap membuka diri terhadap tawaran Pemprov dalam pelibatan investor lain untuk menggarap lahan konsesi tersebut. Namun, belum ada kesepakatan soal perusahaan yang ditunjuk.