Komisi Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja DPR meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut andil dalam menangani persoalan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia (TKI).

Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning berharap Presiden SBY tidak bergantung pada Satgas TKI. "Bukan tidak menghargai Satgas TKI, bukan masalah maksimal atau minimalnya kerja mereka Tapi perlu ketegasan dan keberanian kepala negara untuk bersikap," kata Ribka kepada okezone, Kamis (5/1/2012) malam.

Menurut Ribka, Presiden SBY kerap membentuk Satgas untuk menangani masalah. Padahal seharusnya Presiden SBY turun tangan memberi komando kepada instansi terkait untuk menetapkan kebijakan menghadapi persoalan. "Jangan setiap ada masalah rakyat hanya membentuk Timsus. Rakyat sudah dibunuh di beberapa daerah, Presiden cuma bikin timsus," sesalnya.

Mengenai TKI, Presiden SBY lanjut politikus PDI Perjuangan ini harus pro aktif. "Turun langsung termasuk dan moratorium ke Timur Tengah khususnya ke Arab. Selain itu UU Perlindungan TKI harus segera disahkan," sebutnya.

Seperti diketahui, Presiden SBY resmi memperpanjang masa tugas Satgas TKI hingga enam bulan ke depan. Alasannya, Satgas dinilai berhasil mengupayakan pembebasan hukuman mati yang menjerat TKI.