Masa transisi pengalihan pengawasan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum bisa dijadikan jaminan bagi perbankan untuk aman dari intervensi luar. Para pengamat melihat, akan terjadi lagi kebocoran dana di sektor perbankan untuk kepentingan pemilu 2014.

Kekhawatiran itu dikatakan Direktur Central for Banking Crisis (CBC) Ahmad Deni Daruri di Jakarta, kemarin.

“Keberadaan OJK belum bisa dijadikan jaminan untuk pengawasan bank tetap aman dari intervensi luar. Banyak yang perlu dibenahi di masa transisi ini, baik di Undang-Undang, sistem koordinasi, infrastrukturnya dan manajemen bank itu sendiri masih terkesan lemah,” tegas Deni.

Menurut Deni, kasus jebolnya bank untuk kepentingan pemilu bukan hal baru. Dia menyebut kasus Bank Bali, BNI dan Bank Century, semua terjadi saat pemilu dilakukan. Kenapa itu terjadi, menurut Deni, karena lemahnya pengawasan dan buruknya manajemen bank itu sendiri.

“BNI misalnya, dianggap tidak memiliki strategi jelas, termasuk lemahnya pengawasan di internal direksi. Dikhawatirkan, ini akan menjadi sapi perahan kembali partai politik di pemilu nanti,” terang Deni.

Deni menyarankan, bank pelat merah melakukan pembenahan di manajemen supaya tidak mudah diintervensi. “Keberadaan OJK belum bisa dijadikan jaminan bank akan aman dari tekanan luar, khususnya di pemilu. Kuncinya, ada di manajemen bank itu sendiri, yakni direksi,” pungkasnya.

Pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy tidak menepis adanya bank jebol di pemilu nanti. Bah­kan, menurut informasinya, saat ini sudah ada bank daerah yang secara rapi menyelewengkan dana belanja modal untuk kampanye kepala daerah.

“Di daerah saja sudah terjadi. Apalagi di tingkat pusat dan itu bukan hal yang baru di republik ini,” cetus Noorsy.

Noorsy juga belum yakin, keberadaan OJK bisa dijadikan jaminan sektor perbankan aman. “Kalau dilihat persiapan infrastrukturnya, OJK masih jauh dari harapan. Banyak yang perlu di­benahi. Ini tantangan pemerintah ke depan, bagaimana sektor perbankan aman dari ke­pentingan luar,” tegasnya.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menyatakan belum melihat adanya indikasi intervensi luar di sektor perbankan.

“Saya kira intervensi itu sulit dilakukan karena bank akan diawasi ketat oleh instrumen pe­merintah, baik Padan Pengawas Keuangan (BPK), BI, OJK dan Kementerian BUMN,” tegas Sigit kepada Rakyat Merdeka.

Wakil Kertua DPR dari Komisi XI Achsanul Qosasi melihat, sistem manajemen di sektor per­bankan dinilai cukup baik dan itu menunjukkan bahwa kondisi perbankan di Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya.

“Saya kira tidak ada lagi bank yang bisa intervensi. Apalagi untuk pemilu, karena semua akan diawasi dengan ketat oleh lembaga terkait. Infrastruktur OJK akan diperkuat dengan dewan komisioner yang berkualitas dan punya integritas sehingga kasus Century dan Bank Bali tidak terjadi lagi,” tandasnya.