Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka menilai keberadaan Satuan Tugas (Satgas) TKI yang dibentuk Presiden SBY dan berakhir masa tugasnya Desember 2011, sebenarnya tidak diperlukan lagi. Karena selama satu tahun bekerja, Satgas TKI ini hanya menjadi 'pencitraan iklan sabun mandi' ala SBY.
          
"Keberadaan satgas TKI hanya memperlihatkan 'mandulnya' kementerian dan lembaga-lembaga pada masa kekuasaan SBY dan penghamburan APBN,"  ujar Rieke dalam rilisnya yang diterima Jurnalparlemen.com, Senin (8/1).
            
Selain itu, kinerja Satgas sampai saat ini tidak pernah dilaporkan secara transparan dan utuh kepada publik. Publik tidak pernah  melihat sebuah pola kerja yang terukur dengan baik dari keberadaan Satgas TKI yang telah bertugas selama satu tahun. Tak ada laporan secara detail dan transparan, baik soal penyelesaian kasus maupun penggunaan anggaran negara

"Kalau hasilnya hanya data TKI yang terkena vonis mati, seharusnya data seperti itu sudah ada  pada kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu, bahkan Kemenkum HAM dan Kepolisian," tambah politisi PDIP ini.

Karena itu, bagi Rieke, hal yang seharusnya dilakukan adalah mengefektifkan dan memaksimalkan kerja kementerian yang ada, membangun koordinasi one country one team antar kementerian dan lembaga, law enforcement, punish and reward terhadap pejabat-pejabat negara di kementerian dan lembaga terkait seperti BNP2TKI.

"Kalau menteri tidak bisa kerja dan melakukan penyimpangan, tentu tidak bisa dipertahankan. Tidak bisa dipertahankan dengan pertimbangan kepentingan koalisi SBY,"  tambah pemeran Oneng dalam serial sinetron komedi Bajaj Bajuri ini. 

Baginya, apa yang dibutuhkan oleh TKI adalah  kehadiran negara sebagai pelindung bukan sebagai bagian dari mafia gurita TKI. Pembersihan di seluruh level pemerintahan pusat maupun daerah, jadi kunci kehadiran negara dalam konteks tersebut.

Masa tugas Satgas TKI ini sendiri diperpanjang selama enam bulan karena SBY menilai kinerja Satgas menghasilkan dampak positif yang luar biasa. Menurut Menko Polhukam Djoko Suyanto, SBY memberikan apresiasi, karena mission impossible yang diberikan bisa menjadi possible.