Anggota Komisi IX DPR Chusnunia mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri lebih berhati-hati dalam menangani jamaah umrah, agar tidak memunculkan persoalan-persoalan ketenagakerjaan.

"Sebab umroh saat ini menjadi erat kaitannya dengan TKI non dokumen ke Arab Saudi," ujarnya dalam rilis yang diterima Jurnalparlemen.com, Rabu (25/1).

Setelah selesainya perhelatan haji, pemerintah Arab Saudi direncanakan akan mulai mengeluarkan visa kunjungan umrah, yang diperkirakan akan dibuka pada bulan Februari.

Di Indonesia, berbeda dengan pada saat penanganan jamaah haji, umrah tidak jarang digunakan oleh calon TKI ataupun oleh PPTKIS nakal yang mengirimkan TKI ke Arab Saudi dengan menggunakan visa umrah. Dengan dalih beribadah, mereka berangkat atau diberangkatkan ke Arab Saudi.

Hal ini kemudian menjadi jalan pintas, sebab pemerintah hingga hari ini masih melaksanakan moratorium pengiriman TKI ke negara Arab Saudi. "Jalur umrah paling rawan digunakan oleh calon TKI yang memaksakan diri untuk pergi bekerja ke Arab Saudi. Ini berbahaya sebab sampai hari ini pemerintah indonesia masih memberlakukan moratorium karena pihak pemerintah arab saudi masih belum bersedia memenuhi tuntutan pemerintah Indonesia," kata politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Secara khusus, Chusnunia mengimbau juga kepada calon TKI agar tidak memaksakan diri untuk berangkat ke Arab Saudi sampai moratorium dicabut, dan sudah ada payung hukum atau kesepakatan-kesepakatan antar pemerintah yang melindungi TKI. Selain itu, politisi yang akrab disapa Nunik ini juga mengingatkan lagi tentang pentingnya pembekalan pada cTKI.

"Selain pembekalan teknis dan keterampilan, dalam pembekalan, minimal harus disampaikan tentang kasus-kasus yang menimpa TKI-TKI yang bermasalah, agar para calon TKI berpikir matang dan menyiapkan diri betul sebelum berangkat," pungkasnya.