Anggota Komisi XI DPR RI  Kemal Azis Stamboel menilai positif target indikatif penerbitan sukuk negara berbasis proyek sebesar Rp1 triliun dalam waktu dekat.

“Pemerintah memang perlu memprioritaskan sukuk proyek. Dengan rencana pembangunan infrastruktur kita yang banyak, maka sukuk proyek harus disiapkan dan dimarketingkan secara serius. Momentumnya juga harus diambil yang terbaik," demikian Kemal Azis Stamboel dalam rilisnya, Minggu (29/1) .

Penerbitan sukuk berbasis proyek rencananya terdiri dari empat seri, yakni PBS-0001 bertenor 6 tahun, PBS-0002 dengan tenor 10 tahun, PBS-0003 bertenor 15 tahun, dan IFR-0010 yang jatuh tempo pada 15 Februari 2036 atau dengan jangka waktu 24 tahun. 

Aset jaminan (underlying asset) yang digunakan dalam sukuk proyek ini adalah sejumlah proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Seperti proyek pembangunan jalan di seluruh Indonesia. Total underlying asset, tercatat sekitar Rp 60,6 triliun.

"Berdasarkan catatan Ditjen Pengelolaan Utang, tercatat underlying asset untuk tiga seri pertama adalah proyek APBN 2012, sedangkan untuk seri terakhir berjangka 24 tahun menjaminkan tanah dan bangunan pemerintah," ujarnya.

Kemal pun  mengingatkan,  agar lelang sukuk proyek ke depan tidak mengulang kegagalan pada lelang dua seri sukuk proyek pada Oktober 2011 lalu yang sepi peminat, karena momentum dan teknis lelang yang kurang tepat.

“Lelang yang dilakukan Oktober  2011 lalu, dimana pasar sedang lesu tentu berdampak negatif. Selain itu, lelang sukuk proyek bersamaan dengan penerbitan sukuk ijarah wholesale dengan struktur akad ijarah sale and lease back yang menggunakan barang milik negara sebagai aset dasar penerbitan (underlying asset), tentu juga kurang menguntungkan," tegasnya.

Investor,menurut Kemal,  tentu akan cenderung memilih sukuk ijarah wholesale yang sudah dikenal selama ini. Mereka belum memahami sukuk proyek dengan baik, termasuk profil risikonya yang sebenarnya juga sama-sama rendah. "Sehingga lelangnya ke depan harusnya terpisah, jangan bersamaan,"  paparnya.

Kemal juga menginggatkan agar pemerintah meningkatkan edukasi dan sosialisasi yang memadai terkait sukuk proyek. "Permintaan yield yang tinggi pada lelang sebelumnya juga karena investor belum memahami sepenuhnya risiko sukuk jenis baru ini. Padahal sukuk proyek ini aman dan risikonya juga kecil, karena yang menjadi underlying assetnya adalah proyek pemerintah," ujarnya.

"Yaitu proyek di bawah Kementerian PU dan Perhubungan. Karena proyek pemerintah, tentu tidak akan default. Makanya edukasi dan sosialisasinya harus diperkuat sehingga investor mendapatkan informasi yang jelas dan terang," tandas anggota DPR dari FPKS ini.