Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pelebaran trotoar di sejumlah lokasi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki.

Untuk tahap awal, pelebaran trotoar akan dilakukan di sepanjang Jalan Sabang sisi barat, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Cikini Raya. ”Rencana pelebaran akan dilakukan dalam tahun ini. Lebar trotoar itu menjadi 3 hingga 5 meter,” kata Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina Suryowati kemarin. Dia mengungkapkan, pelebaran trotoar juga disertai pemasangan tiang besi untuk menghalangi penyerobotan pengendara motor.

Sementara untuk menghalangi pedagang kaki lima (PKL), pihaknya akan menyiagakan polisi khusus pertamanan. ”Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan trotoar bisa steril dan tidak beralih fungsi,” ungkapnya. Saat ini, hampir semua trotoar di Ibu Kota beralih fungsi, ada yang menjadi pangkalan ojek, parkir liar dan kios PKL. Belum lagi trotoar yang berlubang akibat sering dilewati pengendara sepeda motor. Alhasil, pejalan kaki pun tidak merasa aman dan nyaman saat menggunakan trotoar. Padahal, dalam UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pejalan kaki diberi ruang khusus. 

Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Riza Hasyim menambahkan, pihaknya telah berupaya menertibkan trotoar dari tempat parkir dan lajur sepeda motor. Penertiban itu dilakukan dengan cara penggembokan dan tilang. ”Sejumlah ruas jalan telah ditertibkan dari parkir sepeda motor di trotoar,” ungkap Riza kemarin. Dengan alasan macet, pengendara motor biasanya menerobos trotoar. ”Semacet apa pun jalan,yang nama trotoar tidak dibenarkan untuk dilewati oleh sepeda motor untuk dilewati. Trotoar ini milik pejalan kaki,” tegasnya. Menurut Riza, kondisi ini dipicu buruknya perilaku masyarakat dalam berkendara. Pihaknya pun tak bisa melakukan penertiban secara maksimal, karena waktu penyerobotan tersebut tidak pasti. 

”Kita sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga fungsi trotoar ini. Penjagaan dari aparat Dishub tidak dapat diandalkan, karena tugas kami begitu banyak, namun personil terbatas. Jika ada orang sengaja lewat di trotoar, silakan masyarakat mendorong orang tersebut dan menyuruhnya turun ke jalan. Bila pengendara itu membandel tidak masalah untuk dikeroyok. Kalau massa yang bertindak, maka pesepeda motor lain akan tidak berani untuk masuk ke trotoar,” tandas Riza. 

Sementara itu, Kepala Bidang Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Darwis Silitonga menegaskan, pihaknya sudah maksimal mensterilkan trotoar di jalan-jalan protokol dari PKL. ”Kewenangan jajaran Satpol PP DKI Jakarta ini hanya untuk mengawasi di kawasan protokol. Sedangkan jalan non protokol telah dilimpahkan kepada Satpol PP wilayah kota, kecamatan dan kelurahan,” ungkapnya. Namun, fakta di lapangan, masih banyak PKL dan parkir liar di Jalan Sudirman, tepatnya depan Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Ketika ditanya hal itu, Darwis mengaku tak bisa berbuat banyak. ”Bisa saja ada banyaknya pedagang kaki lima di atas trotoar jalan non protokol, ada kebijakan dari Satpol di wilayah,” kilah Darwis. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana sangat mendukung rencana pelebaran trotoar tersebut. Seharusnya trotoar dibikin setinggi setengah meter dari jalan agar tidak mudah diterobos kendaraan. ”Seperti kondisi trotoar di Jalan Ridwan Rais itu kurang memadai. Harus ditinggikan lagi agar tidak bisa diterobos,” kata Triwisaksana kemarin. 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, secara umum jalur pedesterian di Ibu Kota tidak memadai. Misalnya, lebar trotoar tak sesuai standar,bahkan seringkali diserobot pengendara motor. Tak hanya itu, pedagang kaki lima ataupun parkir liar seringkali menyerobot fungsi trotoar. ”Selain itu, kualitas material trotoar tidak bagus, akibatnya banyak yang rusak, bahkan ada yang berlubang,” tandasnya. Untuk itulah, Bang Sani, sapaan akrabnya meminta Dishub DKI Jakarta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengembalikan fungsi trotoar. 

”Hanya beberapa wilayah DKI yang trotoarnya bagus dan aman,seperti di kawasan Menteng, namun lebih banyak yang tidak memberi rasa aman bagi pejalan kaki,” ujar Sani. Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen Tangkudung juga prihatin dengan trotoar yang banyak beralih fungsi. Menurut dia, kondisi trotoar di Ibu Kota jauh dari kata aman dan memadai. ”Sangat berbeda dibanding kota-kota lainnya di dunia,” ujarnya. Pihaknya meminta Pemprov DKI Jakarta lebih tegas terhadap masalah ini. Jika terus dibiarkan, akan memperburuk citra Jakarta sebagai kota metropolitan. ”Di sejumlah jalan nyaris tidak ada areal untuk pejalan kaki,” ungkap Ellen. 

Sementara itu, peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) Izzul Waro mengatakan, bukanlah hal mudah untuk mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang mudah. Meski demikian, menjadi tugas penyelenggara negara untuk melakukan penertiban. Dia menambahkan, sebenarnya saat ini bukanlah hal sulit dimana, sebagian masyarakat sudah mendambakan kawasan yang hijau non polusi. ”Memang sulit mengubah mindset, tapi tetap bisa dilakukan jika ada kemauan dan capaian yang jelas lebih baik untuk masyarakat,” tuturnya.