DPR Dukung Rumah Murah

Komisi V DPR mendukung program pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang digagas Kementerian Perumahan Rakyat.

Program ini diharapkan bisa dimanfaatkan bagi rakyat kurang mampu yang saat ini sulit mendapatkannya. “Iya. Itu salah satu kebijakan yang telah disetujui oleh Komisi V DPR guna mengatasi backlog rumah, khususnya bagi MBR, sehingga tersedia dana murah untuk jangka panjang,” kata anggota Komisi V DPR Yudi Widiyana seusai rapat kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz di DPR kemarin. 

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Djan mengatakan bahwa kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari harapan. Karena itu, kementeriannya akan bekerja keras membangun perumahan yang harganya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama dari masyarakat berpenghasilan rendah. “Saat ini ada dua hal yang melatarbelakangi upaya ini. Pertama, adanya angka backlog perumahan tahun 2010 yang mencapai 13,6 juta unit. 

Kedua, adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan perumahan, yakni rendahnya pendapatan masyarakat dan rendahnya partisipasi bank-bank BUMN dalam pembiayaan perumahan bagi MBR,” ujar Djan. Untuk memecahkan kendala tersebut, dalam raker yang membahas pelaksanaan kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Djan mengusulkan berbagai kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan akan perumahan. Salah satunya adalah program pembiayaan FLPP. 

Program ini dimaksudkan untuk mengatasi kebutuhan dana murah dalam rangka pembiayaan perumahan bagi MBR. “Program FLPP ini sudah dilakukan walikota Palembang. Di sana, masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap dapat fasilitas pemberian kredit perumahan sesuai kemampuan. Mereka diberi keringanan pembayaran,” kata Djan. Kemudian, lanjutnya, dana FLPP tersebut dicampur dengan dana pihak Ketiga oleh bank pelaksana penerbit KPR guna menghasilkan KPR dengansukubungayangmurahdan tetap, selama masa pinjaman. 

”Sasaran pembiayaan perumahan untuk MBR 2010–2014 sebanyak 1.350.000 unit,” ujarnya. Menurut Djan, sejak Oktober 2010 hingga Desember 2011, KPR FLPP yang telah tersalurkan kepada MBR sebanyak 120.814 unit. Sementara dana FLPP yang telah tersalurkan sebesar Rp4.050 miliar. Penyebarannya antara lain; Sumatera 19.565 unit, Jawa 81.375 unit, Kalimantan 9.410 unit, Sulawesi 8.235 unit, Bali dan Nusa Tenggara 1.756 unit, Maluku dan Papua baru 473 unit.