Presiden Diminta Tunjuk Kepala BKPM Baru

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menunjuk Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang baru. Posisi itu kini masih dijabat Gita Wirjawan yang sudah diangkat menjadi Menteri Perdagangan.

"Rangkap jabatan Menteri Perdagangan dengan Kepala BKPM ini melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara," kata Aria Bima di Solo, Rabu (8/2).

Ia menjelaskan, selain melanggar ketentuan perundangan, rangkap jabatan juga mengakibatkan kurang efektifnya tugas Kepala BKPM. Terlebih mengingat mulai awal 2012 Indonesia menduduki status negara layak investasi (investment grade).

"Status layak investasi ini harus benar-benar dimanfaatkan BKPM untuk menarik investasi asing ke dalam negeri, terutama investasi yang menjanjikan banyak lapangan kerja baru, nilai tambah besar, dan transfer teknologi bagi Indonesia," kata Aria.

Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan pekan ini, Senin (6/2), sejumlah anggota Komisi VI DPR juga mengemukakan pernyataan serupa. Misalnya anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Lili Romli.

"Rangkap jabatan menteri dengan kepala lembaga negara lainnya melanggar UU Kementerian Negara," tutur Lili Romli.

Lili Romli hanya meminta Menteri Perdagangan Gita Wirjawan agar mengomunikasikan perihal rangkap jabatannya tersebut dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.