Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyatakan, Indonesia perlu membuat grand design pengembangan sapi perah. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan dukungan terwujudnya swasembada susu. Dukungan dapat dilakukan pemerintah melalui program-program yang terencana dan terpadu.

Apalagi kebutuhan terhadap susu di dalam negeri begitu tinggi. Selama ini, sekitar 75 persennya dicukupi dari impor. Padahal, susu sangat berperan di dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Hal itu disampaikan Legislator PKS Dapil Sumatera Barat ini, di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR dengan Dewan Persusuan Nasional (DPN), kemarin (Selasa/14/2).

Sebagai gambaran, menurut DPN sampai saat ini produksi susu segar selama satu setengah dekade relatif stagnan. Dengan tingkat konsumsi yang rendah (10 liter/kapita/tahun) produksi susu segar Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 20-25 persen.

"Diyakini akan terus menurun, apabila tidak ada langkah progresif dan komitmen pemerintah. Ditambah lagi nilai impor sekitar US $600 juta/ tahun," ujarnya.

Hermanto mengungkapkan, hasil produksi susu bisa disinergikan dengan program pendidikan sebagaimana usulan DPN. Yakni, Program Susu untuk Anak Sekolah Berbasis Susu Segar seperti yang dilakukan di berbagai negara antara lain: Thailand, Iran, Vietnam, Korea, Jepang atau di Indonesia yang terkenal dengan White Revolution (Revolusi Putih).

"Program ini akan memacu peternak susu untuk semakin produktif. Dan disisi lain, kualitas SDM akan semakin meningkat. Untuk itu, gagasan cluster susu ini perlu ditindaklanjuti, sehingga menghasilkan grand desaign pengembangan sapi perah di Indonesia," ujarnya.

Menurut Hermanto, saat ini terdapat sekitar 120 ribu peternak atau rumah tangga peternak yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya di daerah yang mempunyai iklim sesuai untuk sapi perah.

"Namun, sebagian besar peternak hanya memiliki sapi sekitar 2-4 ekor. Dimana setiap hari rata-rata memproduksi susu segar sekitar 1.900 ton senilai Rp 6,5 miliar atau Rp 2,4 triliun per tahun," ujarnya.

Sebelumnya, DPN dideklarasaikan di Solo pada tanggal 10 Agustus 2007 dan kelahirannya dibidani dan difasilitasi Mantan Menteri Pertanian Dr. Ir. Anto Apriantono.

DPN didukung oleh stakeholders yang teridri dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Asosiasi Peternak Sapi Perah Indoensia (APSPI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Gabungan Kelompok Petani Ternak (Gapoktan).