DPRD Kabupaten Majene meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Majene memantau Pusat Kesehatan Terpadu (Puskesmas) dan Puskesmas pembantu (Pustu) di daerah itu yang dianggap bermasalah.

Sebab puskesmas yang bermasalah tersebut akan berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat. ”Masih banyak persoalan membelit beberapa Puskesmas, khususnya Pustu di daerah terpencil. Puskesmas dan pustu ini tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak ada fasilitas penunjang berupa tempat tinggal tenaga medis serta fasilitas penunjang kesehatan lainnya,” ungkap Anggota DPRD Majene Basri Ibrahim di Majene, kemarin. Pada dasarnya, tenaga medis yang bekerja di pelosok perdesaan dapat tinggal di rumah warga sekitar, namun mereka memiliki beban psikologis.

Menurutnya Dinkes seharusnya memberikan fasilitas rumah tinggal bagi seluruh paramedis yang bertugas di wilayah pelosok. ”Ukuran rumah tinggal yang disediakan tidak perlu terlalu besar, yang penting dapat ditempati menetap di wilayahnya. Selain itu, fasilitas penunjang bagi terciptanya pelayanan masyarakat terpencil juga harus terpenuhi,” lanjutnya. Basri menyebutkan, Pustu Lombang yang berada di Desa Lombang, Kecamatan Malunda, sangat memprihatinkan. 

Sebab dalam dua tahun terakhir Pustu tersebut sudah tidak beroperasi karena masalah sengketa lahan yang belum terselesaikan. Akibatnya, pelayanan kesehatan di desa tersebut jadi terganggu.