Dalam surat presiden (surpres), Menteri Keuangan adalah salah satu menteri yang ditugasi membahas RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selain itu, ada juga Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri Hukum dan HAM. Namun, dalam rapat kerja Senin (20/2), Menkeu absen dengan alasan menghadiri rapat di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Ini kita baru terima surat, faks. Bahwa menteri ini berhalangan bukan hanya tanggal 20 tetapi juga 29 Februari juga. Sekarang rakernis eselon I dan II, dan tanggal 29 ada pertemuan G-20 di Meksiko," kata Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menjelang akhir rapat kerja dengan agenda penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU LKM.

Menyikapi hal itu, Airlangga akhirnya menyerahkan jadwal pembahasan RUU LKM kepada pemerintah. Airlangga meminta Menteri Koperasi dan UKM yang hadir dalam raker berkoordinasi dengan kementerian lain untuk menyesuaikan jadwal.

"Jadi saya pikir ini serahkan kepada pemerintah dalam hal ini diwakili Pak Menteri Koperasi untuk mencarikan tanggal. Jadi tanggal bukan DPR yang menentukan, kita serahkan ke pemerintah sehingga kalau pemerintah tak bisa hadir ini baru menjadi catatan khusus," ujar politisi Golkar ini.

"Teman-teman di DPR siap membahas malam hari juga kita siap," tambahnya.

Dengan diserahkannya jadwal ke pemerintah, kata Airlangga, tidak ada alasan lagi untuk mangkir.

Anggota Komisi VI Lili Asdjudiredja menimpali, kehadiran Menkeu sangat penting. Karena 20 DIM dari total 142 DIM menyangkut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Mungkin nanti pembahasannya jadi panjang tapi Menkeu mutlak karena menyinggung OJK semua," ujar politisi Golkar asal Bandung ini.

Sementara, anggota Komisi VI Refrizal menilai ada gelagat dari pemerintah untuk tidak melahirkan UU LKM. "Dari DIM yang disampaikan pemerintah berbeda substansi dari kepunyaan DPR. Kalau seperti ini drafnya, Menkeu menganggap UU ini tak perlu ada," katanya, sengit.