Sekitar 60 persen dari total hutan mangrove di wilayah pesisir di Indonesia yang mencapai 4,3 juta hektare mengalami kerusakan. Kondisi ini memeprlihatkan ancaman abrasi kian nyata yang tentunya mengancam kehidupan manusia dan biota laut. Ironisnya, kerusakan hutan mangrove tidak didukung dengan anggaran rehabilitasi yang memadai.

Untuk 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya bisa menganggarkan dana sekitar Rp 1,8 miliar. Padahal untuk memperbaiki hutan mangrove di seluruh Indonesia dibutuhkan dana ratusan miliar. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kerja sama untuk merehabilitasi hutan mangrove.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo mengataan, KKP akan terus meningkatkan anggaran untuk merehabilitasi hutan mangrove hingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu juga diperlukan peran aktif masyarakat untuk ikut melestarikannya.

"Jadi, masyarakat harus menjaga, jangan malah merusaknya. Sebab, percuma kalau rehabilitasi dilakukan, tetapi masyarakat tidak menjaga," katanya pada acara penanaman mangrove di Kendal, Jateng, Rabu (22/2).

Sharif lantas mencontohkan kasus kerusakan hutan mangrove di pantai utara Jateng yang diperkirakan mencapai 5.000 hektare atau sekitar 90 persen dari total hutan mangrove yang ada. Kerusakan hutan mangrove terjadi di Jepara, Rembang, Demak, Semarang, Kendal, Tegal, dan Brebes, termasuk hutan mangrove di pesisir Kabupaten Kendal sepanjang 42,2 kilometer yang mengalami rusa berat. Fenomena air laut masuk ke darat atau biasa disebut rob sudah mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo mengatakan, anggaran untuk rehabilitasi hutan mangrove di KKP memang tergolong minim. Namun, upaya rehabilitasi bisa dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang juga mempunyai anggaran untuk melestarikan atau merehabilitasi hutan, termasuk hutan mangrove.

"Jadi, untuk rehabilitasi hutan mangrove ini anggarannya bukan hanya di KKP, melainkan juga di Kemenhut. Dengan demikian, koordinasi antarkementerian terkait perlu ditingkatkan untuk program rehabilitasi, katanya.

Di tempat terpisah, seluruh nelayan di Indonesia akan mendapatkan kartu identitas khusus untuk bisa menerima bantuan dari pemerintah, sehingga bisa tepat sasaran. "Saat ini sudah ada 190.000 nelayan yang mendapatkan kartu identitas. Tahun ini sasaran ditambah menjadi 750.000 nelayan dari jumlah nelayan di Indonesia sekitar 2 juta orang," kata Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Bambang Sutejo di sela acara bimbingan teknis bagi kelompok usaha bersama di Solo, Selasa (21/2). Menurut dia, selama ini pemberian bantuan untuk nelayan sering salah sasaran.

Pengurusan pembuatan kartu identitas nelayan diserahkan kepada kepala dinas di masing-masing daerah, termasuk untuk verifikasi. Selain memudahkan pemberian bantuan, kartu identitas juga membantu nelayan untuk mengakses layanan bank.

Dengan ini kesejahteraan nelayan bisa ditingkatkan. Apalagi dari 2 juta orang nelayan di Indonesia, sebanyak 25 persennya tinggal di kawasan pesisir dan merupakan masyarakat miskin.