Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Oknum Aparat Jangan Cuma Cari Untung

Penertiban peda­gang kaki lima (PKL) dan parkir liar dan ke­giatan pedagang Ta­nah Abang yang melanggar ke­tertiban umum di DKI Jakarta ha­rus dilakukan secara konsis­ten. Aksi penertiban jangan cu­ma digalakkan menjelang atau saat bulan Ramadhan.

Namun setelah momen itu ber­lalu, terjadi pembiaran, bah­kan memanfaatkan PKL seba­gai ajang mencari keuntungan oleh oknum aparat. Akibatnya, makin banyak PKL dan masya­ra­kat yang melanggar larangan. Di tempat-tempat tertentu di DKI PKL pun menjamur.

Salah satu contohnya ya di Ta­nah Abang. Mereka berjualan di atas trotoar, pinggir jalan bah­kan ada yang sampai hampir ke tengah jalan. Sehingga hak-hak masyarakat memanfaatkan fasi­litas umum menjadi terrampas.

Program penertiban memang perlu ditegakkan. Namun sa­yang, aksi pelanggaran yang me­reka lakukan terkesan malah jus­tru didukung oleh petugas. Ka­renanya, banyak pedagang me­nil­ai, aksi penertiban itu ter­kesan hanya proyek semata, yang tidak dilanjutkan secara konsisten setelah selesai program itu.

Anggota Komisi A (bidang Pe­merintahan) DPRD DKI Ruddin Akbar Lubis mengata­kan, pihaknya mendukung p­e­nertiban PKL, asalkan petugas-petu­gas ini melakukannya de­ng­an profesional. Artinya, tidak hanya di waktu-waktu tertentu mereka melakukan penertiban, tapi setelah itu, mereka justru mengambil untung dari para pe­dagang-pedagang itu.

“Kita dukung kegiatan pener­tiban PKL, parkir liar, dan pe­lang­gar ketertiban umum men­jelang Ramadhan. Hanya saja, Satpol PP jangan cuma mampu menertibkan, tetapi harus bisa melakukan pencegahan pelang­garan perda ini,” katanya.

 Seharusnya, lanjut politisi Golkar ini, Pemprov DKI Jakarta, da­lam hal ini Satpol PP, se­cara kon­sisten mampu melakukan pe­ner­tiban para pelanggar perda.

“Kita ber­harap Satpol PP seba­gai ujung tombak pengawal per­da dan per­gub ber­kinerja lebih pro­fesional, me­nge­depankan pen­­dekatan persuasif dalam pe­nertiban PKL. Namun, jang­an cuma menertib­kan, tetapi juga ha­rus mampu memberi solu­si, agar mereka bisa berda­gang di tem­pat legal,” sarannya.

Soalnya, jika solusi ini tidak kunjung ada, para PKL  ini akan terus membandel. Apalagi kalau mereka sudah merasa memba­yar uang “upeti” kepada oknum ter­tentu.  “Realita di lapangan, ba­nyak oknum yang mengambil keuntungan dari PKL, parkir liar, dan lain-lain, sehingga mere­ka sulit ditertibkan karena mereka merasa membayar retribusi,” ujar Lubis.

Diposting 04-08-2011.

Dia dalam berita ini...

DPRD Provinsi DKI Jakarta 2009 DKI Jakarta 2
Partai: Golkar