Komisi IV DPRD Sumsel segera memanggil Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sumsel terkait pembangunan runway (landasan pacu) pesawat di lapangan terbang Silampari, Kabupaten Musi Rawas. 

Pada awalnya ketika rombongan komisi IV melakukan kunjungan kerja ke lokasi lapter, banyak ditemukan pengerjaan landasan pacu yang hingga kini belum selesai. ”Kita melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat apa yang dikerjakan pihak Dishubkominfo provinsi, mereka membangun runway,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Sumsel Yudha Rinaldi kemarin.

Menurut Yudha, setelah melihat kondisi pengerjaan landasan pacu tersebut, pihaknya terkejut karena pembangunannya belum selesai. Padahal, dana pengerjaan tersebut sudah dianggarkan pada APBD Sumsel tahun 2011 lalu. “Bukan hanya dari APBD Sumsel, ada anggaran dana patungan atau sharring dari tiga kabupaten, yakni Kota Lubuklinggau, Empat Lawang, dan Musi Rawas,” ujarnya. Politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, bagian yang dikerjakan oleh tiga kabupaten itu sudah selesai. Namun, justru perpanjangan runway yang ditangani Dishubkominfo Sumsel belum selesai. 

“Posisi yang ditangani Dishubkominfo Sumsel itu berada di tengah dan dari hasil kunjungan ke lapangan sepertinya ada kesalahan teknis,” tuturnya. Setelah meninjau, Komisi IV menyatakan akan segera menindaklanjutinya dengan memanggil pihak Dishubkominfo, kontraktor, dan konsultan pembangunan runway tersebut. “Penanganan landasan bandara itu tidak seperti membangun jalan tetapi butuh keamanan yang tinggi dibandingkan dengan jalan raya. Timbunan agregatnya masih perlu diperbaiki. Jadi, apa yang dikerjakan pada tahun 2011 lalu harus diulang kembali,” tandas dia. 

Yudha mengatakan, untuk pembangunan runway itu, pada 2012 ini juga dianggarkan dana dalam APBD Sumsel sebesar Rp3,5 miliar, sedangkan tahun 2011 lalu sekitar Rp1,5 miliar. Selain itu, mereka juga akan memanggil PU Cipta Karya terkait pembangunan terminal bandara tersebut. Anggota Komisi IV DPRD Sumsel Darmadi Djufri mengatakan, pihaknya memang sengaja melakukan inspeksi mendadak (sidak), juga ke proyek pembangunan terminal. Namun, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan RAP. 

“Pembangunan yang tidak sesuai RAP itu sama dengan pembunuhan berencana. Pembangunan terminal dengan dua lantai itu dilakukan asal-asalan karena fondasinya tidak menggunakan cakar ayam dan tiang fondasi tidak simetris,” kata dia.