Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) fokuskan tiga isu utama, yakni penguatan ekonomi daerah, sistem perwakilan yang efektif dan penegasan sistem presidensil. Ketiga isu ini merupakan isu strategis dalam perubahan lanjutan konstitusi a secara komprehensif, sebagai sumbangsih DPD RI dalam menata sistem ketatanegaraan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Hal itu disampaikan anggota DPD RI asal NTT, Abraham Paul Liyanto, saat ditemui Pos Kupang di Kampus STIKES Citra Husada Mandiri Kupang (CHMK), Jalan Perintis Kemerdekaan, Kupang, Sabtu (12/12/2009).

Liyanto mengatakan, isu utama yang menjadi fokus perhatian DPD RI ke depan adalah penguatan otonomi daerah dan meneguhkan konsep negara kesatuan. Penguatan itu melalui penguatan peran DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan serta memposisikan DPRD dalam rumpun tersendiri di luar rumpun eksekutif.

Pemikiran lain untuk ditawarkan adalah model pembentukan legislasi di daerah,  yaitu seperti di tingkat pusat. Bahwa kekuasaan legislasi berada di tangan DPRD. Pemerintah daerah dapat mengajukan Rancangan Perda (Ranperda) kepada DPRD. Pemerintah pusat diberi kewenangan untuk melakukan preview terhadap materi Ranperda dari pemerintah daerah.

Isu lain DPD RI, kata Liyanto, adalah penguatan sistem perwakilan yang efektif dan penegasan sistem presidensial. Penguatan sistem perwakilan dilakukan melalui penegakan prinsip check and balances dengan mengembangkan rancang bangun hubungan antarkamar yang tidak melemahkan satu sama lain, tetapi juga menghindari kemungkinan terjadinya deadlock antara DPR dan DPD.

"Seluruh anggota DPD RI yang tergabung dalam kelompok DPD di MPR RI kini sedang merancang strategi dan program kerja untuk mewujudkan perjuangan dimaksud. Kita targetkan pada akhir tahun 2011 MPR menggelar sidang dengan agenda perubahan UUD 1945," kata Liyanto.

Diharapkan, lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang  dapat menjembatani kepentingan masyarakat dan daerah dengan pemerintah pusat dalam pembentukan kebijakan nasional," lanjutnya