Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendorong kawasan timur Indonesia untuk mampu bersaing dan unggul dalam mengembangkan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini juga ditunjang dengan mendukung prioritas alokasi anggaran negara bagi daerah-daerah di wilayah timur Indonesia.

Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, hingga kini sektor perekonomian nasional masih di dominasi wilayah barat dan tengah Indonesia. Padahal, potensi sumber daya alam yang dimiliki kawasan Timur Indonesia juga tidak kalah dengan kawasan lainnya.

"Sampai sekarang ini pembangunan masih di dominasi wilayah Jawa, lalu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kita akan terus dukung prioritas pengalokasian anggaran yang bagi wilayah timur Indonesia," katanya di sela acara peresmian kantor sementara DPD Provinsi Maluku di Ambon, Maluku, Selasa (28/2).

Irman menilai, perkembangan terhadap wilayah timur Indonesia juga akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah lainnya. Salah satu upaya DPD mendorong perkembangan kawasan timur Indonesia, ujar Irman, dibuktikan melalui pembangunan kantor DPD Provinsi Maluku.

Dia menjelaskan, peresmian kantor sementara DPD Maluku tersebut menandakan dimulainya aktivitas kelembagaan politik anggota DPD, khususnya di Maluku. "Melalui kantor ini diharapkan para anggota DPD lebih intens bekerja di daerah dengan konstituen," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu juga menyerahkan secara simbolis kepada Ketua DPD Irman Gusman berupa surat hibah lahan seluas 2.000 meter persegi untuk pembangunan gedung DPD Maluku.

Selain meresmikan kantor sementara DPD di Maluku, Ketua DPD Irman Gusman bersama anggota DPD dari Maluku, yakni John Pieris dan Anna Latuconssina, serta sejumlah anggota DPD lainnya seperti Baiq Diah Ratu Gafeni, Zulbahri, Bahar Ngitung, dan Matheus Stefy melakukan peninjauan ke beberapa tempat, antara lain Islamic Center Ambon, Pelabuhan Perikanan Nusantara, dan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM).

Premanisme

Pada kesempatan berbeda, Irman juga menyikapi tentang banyaknya insiden kerusuhan di sejumlah daerah serta maraknya kembali aksi premanisme di ibukota yang cenderung tidak terkendali. Hal ini, menurutnya, disebabkan tidak berjalannya roda penegakkan hukum di negeri kita. Disamping juga adanya ketidak perayaan masyarakat kepada penyelenggara negara.

Dengan demikian, kata Irman, masyarakat kemudian mencari cara penyelesaian sendiri-sendiri, sehingga akhirnya mengarah kepada anarkis. "Saya prihatin melihat kondisi masyarakat kita sekarang, yang dalam menyelesaikan masalah cenderung mencari cara sendiri. Masyarakat tidak lagi mempercayai aparat sebagai penegak hukum. Karena itu, saya melihat semua ini terjadi karena tergerusnya kewibawaaan pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain Irman juga melihat adanya kemacetan komunikasi diantara sesama penyelenggara negara. Sehingga tidak terjalin sebuah komunikasi yang erat antar sesama aparat penegak hukum.

"Karena adanya krisis kepercayaan kepada penyelenggara negara, maka pemerintah harus mengangkat kembali kewibawaan melalui keteladanan. Penegak hukum harus tegas, sehinggab mereka disegani oleh pihak-pihak yang ingin berbuat anarkis. Sekarang ini saya lihat keamanan menjadi barang yang mahal, masyarakat jadi takut berada di luar rumah, kalau aparat keamanan lemah seperti ini," kata Irman Gusman lagi.

Menurut Irman, demokrasi tanopa penegakkan hukum maka akan menjadi anarkisme. Karena itu, katanya, masyarakat harus mendukung aparat penegak hukum agar mereka bisa menjadi lebih tegas dan berwibawa.

"Program jangka pendek kita adalah bagaimana kita mendukung penegakan hukum yang kuat dan berwibawa. Lalu program jangka panjangnya kita juga perlu membuat semacam pembentukan karakter bangsa agar terbangun sebuah karakter bangsa yang santun, bukan karakter yang keras dan mudah marah," ujar Irman.

Untuk itu Irman juga meminta antarsesama lembaga negara hendaknya saling menguatkan, bukan sebaliknya saling melemahkan, seperrti yang tejadi sekarang ini. Misalnya DPR melemahkan DPD, MA melemahkan KY, DP melemahkan presiden dan sebagainya. "Antar sesama lembaga harus saling mendukung agar pemerintahan ini kuat," kata Irman.