Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

RPJM Jadi Mainan Eksekutif

Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yang ada saat ini dinilai hanya mengakomodasi visi dan misi kalangan eksekutif semata dan bukan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pernyataan itu ditegaskan Ketua Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri (Foko) Try Sutrisno dalam pertemuannya dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufi q Kiemas, di Jakarta, kemarin.

“Bangsa Indonesia kehilangan garis-garis besar haluan negara (GBHN) yang menjadi pedoman di dalam perjalanan bangsa dan negara mencapai cita-cita nasional,” ujar Try yang juga mantan wakil presiden itu.

Untuk itu, ia mengusulkan kaji ulang terhadap perubahan UUD 1945 secara menyeluruh.

Namun begitu, Direktur Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronal Refi andri menilai bahwa kritikan tersebut juga tidak menyelesaikan masalah. Ia menilai instrumen RPJM sebenarnya lebih baik daripada GBHN karena penyusun an dilakukan tidak terpusat, tetapi juga mengakomodasi masukan dari daerah.

Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah mekanisme pe ngumpulan masukan karena pada faktanya masih terkesan manipulatif. DPR, katanya, perlu merevisi UU 25/2004 tentang sistem penyusunan rencana pem bangunan. “Kalau tidak berhasil, sebe nar nya fungsi pengawasan DPR yang harus dikedepan kan,” tukasnya.

Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo berpendapat, keresahan Try Sutrisno adalah hal yang lumrah. Ia mengatakan pengelolaan pemerintahan saat ini menunjukkan semakin dijauhinya

nilai-nilai Pancasila sebagai ide ologi bangsa. Situasi tersebut akhirnya menyebabkan fragmentasi pemerintahan.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa sudah menolak ide menghidupkan GBHN itu. Menurutnya, Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 25 tahun ke depan sudah cukup.

Dalam kesempatan itu, pimpinan pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Kiki Syahnakri juga mengkritisi kebijakan liberalisasi atau pasar bebas yang dijalankan Indonesia.

“Individualisme dan liberalisme yang memuja pasar bebas, tetapi diadopsi bangsa ini, hanya akan melahirkan hukum rimba. Individualisme seperti itu tidak akan pernah membawa rakyat pada cita-cita keadilan sosial sesuai dengan sila dalam Pancasila,” ujar Kiki. (Din/Ant/P-4)

Diposting 20-09-2010.

Dia dalam berita ini...

DPR-RI 2009 Jawa Tengah I
Partai: PDIP